PATI, Lingkarjateng.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah buka suara terkait wisuda kelulusan jenjang TK hingga SMA yang mendapat sorotan publik belakangan ini.
Wisuda menjadi momen selebrasi yang menandakan seseorang telah menyelesaikan pendidikan. Namun, tidak semua wali murid setuju dengan tradisi wisuda di jenjang TK hingga SMA, lantaran masalah biaya yang dinilai memberatkan wali murid.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Pati Muntamah berharap, pihak sekolah mempertimbangkan kondisi ekonomi wali murid. Menurutnya, pihak sekolah harus mengefisienkan biaya wisuda agar wali murid tidak terbebani iuran yang banyak.
“Kalau pemberian ijazah atau apa namanya lah, bisa diefisiensikan tanpa harus mengeluarkan biaya banyak. Kalau itu menjadi program sekolah, ya harapan kami ada perbedaan tanggung jawab dari wali murid,” pesan Muntamah.
Menurut anggota DPRD Pati itu, wali murid yang kurang mampu, seharusnya tidak boleh dibebani biaya wisuda. Sekolah dapat menarik iuran bagi wali murid yang tergolong mampu, jika memang tujuan wisuda tersebut merupakan salah satu upaya agar sekolah lebih dikenal.
Tidak dapat dipungkiri, bagi sekolah swasta memang membutuhkan berbagai event untuk mempromosikan sekolahnya. Melalui event itu, sekolah dapat menciptakan daya tarik, sehingga menarik minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut.
“Wali murid yang memang dari keluarga tidak mampu seharusnya tidak dipungut biaya apapun. Tetapi dari keluarga yang mampu, kalau itu butuhnya untuk mensiarkan supaya sekolah lebih dikenal, yo monggo (ya, silakan, red). Tetapi intinya saya berharap keluarga tidak mampu tidak terbebani oleh biaya-biaya yang tidak formal itu,” tuturnya.
Terkait penyewaan atribut yang digunakan untuk wisuda, politisi PKB itu meminta sekolah juga mempertimbangkan hal tersebut. Menurutnya, jangan sampai program yang sebenarnya tidak wajib dijadikan seolah-olah menjadi program wajib.
Ia juga menekankan, wali murid tidak boleh terbebani dengan acara-acara yang sebenarnya tidak wajib dalam penyenggaraan pendidikan.
“Dalam wisuda ada yang menyewa jas, make up. Sekolah harus mempertimbangkan hal itu. Itu bisa dibebankan kepada yang mampu. Jangan sampai terbebani hal-hal yang tidak perlu. Tetapi pihak sekolah jangan sampai itu membebankan sebagai kewajiban wali murid untuk membiayai anaknya, jangan sampai seperti itu,” pungkasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Lingkarjateng.id)