PATI, Lingkarjateng.id – Menanggapi bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu, anggota DPRD Kabupaten Pati Wardjono meminta agar ada pembaharuan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) segera ada tindak lanjut.
“Karena setiap 4 bulan sekali ada pembaharuan data di DTKS untuk segera ditindak lanjuti. Seharusnya data itu sangat dinamis bukan yg itu-itu saja,” bebernya, Senin, 17 Januari 2022.
Pihaknya juga berharap, temuan di lapangan seperti masyarakat yang memiliki mobil dan rumah bagus ada tulisan warga miskin serta menerima bantuan segera ada tindak lanjut.
“Butuh kerja keras dari semua elemen untuk menindak lanjuti hal ini,” tegasnya.
Karena, selama ini data gelondongan dari Pemerintah Pusat terkadang sama dari tahun ke tahun dan perubahannya tidak signifikan. Seharusnya, Pemerintah Pusat juga melakukan verifikasi terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah hingga tingkat desa. Agar data masyarakat miskin selalu terbarukan.
“Komunikasi juga harus terjalin dan komunikasi yang baik antar instansi yang ada pada Pemerintah desa dan Kabupaten. Karena, persoalan ini terjadi hampir merata di wilayah Indonesia,” urainya.
Lebih lanjut Wardjono berharap, untuk pendataan masyarakat yang dulunya masuk kategori warga miskin dan sekarang sudah mampu bisa selaras sesuai dengan kondisi lapangan. Seharusnya, warga yang sudah mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak menerima lagi bantuan yang peruntukannya bagi warga miskin.
“Masih banyak saudara-saudara kita yang berhak menerima bantuan dan uluran tangan dan harus diutamakan,” jelasnya.
Wardjono juga berharap, agar Pemerintah Desa bersinergi dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melakukan pembaharuan data penduduk miskin. Karena, mereka adalah bagian dari pemerintah yang paling tahu kondisi masyarakat setempat.
“Kami juga berharap, perbaikan dari mental masyarakat terkait bantuan. Jangan sampai siap miskin hanya demi mendapatkan bantuan,” tutupnya. (Lingkar Network | Ibnu Muntaha – Lingkarjateng.id)