Serapan APBD Blora Belum Maksimal, Baru Capai 76,83 Persen

POTRET: Alun-Alun Jipang, Kabupaten Blora yang serapan anggarannya belum maksimal. (Istimewa/Lingkarjateng.id)

POTRET: Alun-Alun Jipang, Kabupaten Blora yang serapan anggarannya belum maksimal. (Istimewa/Lingkarjateng.id)

BLORA, Lingkarjateng.id Serapan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) tahun 2022 di Kabupaten Blora belum maksimal lantaran belum ada yang mencapai 100 persen.

Berdasarkan data rekapitulasi pendapatan dan belanja per 19 Desember 2022 jam 06:00, Senin, 19 Desember 2022,  serapan APBD masih di angka 76,83 persen atau Rp1.979.154.484.994 dari total anggaran Rp2.575.860.759.798.

Angka serapan paling rendah disabet oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora dengan capaian 42,60 persen, disusul Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu dengan 52,59 persen.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Slamet Pamuji, mengaku serapan anggaran hingga saat ini masih sangat wajar dibanding tanggal yang sama pada tahun lalu.

“Saat ini yang masih belum cair sebagian besar adalah LS. Pengadaan barang dan jasa. Sekitar Rp 200 miliar,” terangnya.

Selain LS, adalah DPUPR, Dinporabudpar dan DP4 mulai jalan Galuk-Kedungtuban, Alun-Alun Jipang dan RPH.

“Beberapa pekerjaan itu adalah dalam pantauan khusus. Tapi secara umum tidak ada yang perlu dikwatirkan,” tambahnya.

Dia yakin dan optimistis, tahun ini angka penyerapan tetap bisa mencapai 94-95 persen.

“Kita akan layani sampai tanggal 31 Desember pukul 00.00,” bebernya.

Sebelumnya, Ketua DPRD HM Dasum meminta Pemkab Blora untuk memacu serapan anggaran di tahun 2022 ini. Kondisi itu perlu peningkatan kinerja agar realisasi APBD dapat tercapai.

Dasum mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak eksekutif membahas hal tersebut dan meminta segera memacu agar penyerapan di tahun 2022 segera terselesaikan.

 “Karena apa, ini sudah mendekati akhir tahun. Untuk proyek-proyek yang belum jadi, pada saatnya nanti kita minta PU untuk langsung memberikan peringatan,” bebernya.

Menurutnya, lambatnya proses penyerapan akan berpengaruh pada perekonomian masyarakat kota Samin. Dasum berharap, agar pekerjaan segera diselesaikan dengan baik dan penyerapan bisa disegerakan. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)

Exit mobile version