REMBANG, Lingkarjateng.id – Sebanyak 6.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Rembang belum tersentuh perbaikan. Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemkab Rembang menargetkan 3.000 RTLH direnovasi dalam dua tahun ini.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan RTLH menjadi salah satu dari sembilan indikator kemiskinan ekstrem yang harus ditangani.
“Ada kisaran 6.000 rumah di Rembang ini perlu ditata. Katakanlah kalau per rumah Rp 20 juta berarti butuh uang Rp 120 miliar, maka Pemkab Rembang tidak mungkin bisa menyelesaikan sampai 2024. Kita tetap akan berupaya maksimal untuk menurunkan dari 6.000 menjadi 3.000,” ujarnya saat penyerahan bantuan bedah RTLH dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Rembang untuk 20 warga Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan di Rumah Dinas Bupati pada Rabu, 31 Mei 2023.
Bupati Hafidz mengungkapkan, penanganan 3.000 RTLH nantinya menggunakan anggaran dari berbagai sumber. Seperti Dana Desa, CSR BUMN, anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
“Jika dari dana desa saja hampir 1.500-an RTLH itu sudah luar biasa. Nanti sisanya kita keroyok dari CSR BUMN seperti BRI. Kalau tahun ini 20, tahun depan 30. Pemprov, Pemerintah Pusat, Insya Allah tidak ngoyo woro dan akan kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” jelasnya.
Salah satu daerah yang sudah mendapat bantuan RTLH Pemkab Rembang yakni di Desa Sendangagung. Kepala Desa Sendangagung, Muhammad Arifin menyampaikan bahwa awalnya ada 70 RTLH di desanya. Kemudian, ditangani menggunakan Dana Desa 10 unit dan CSR BRI 20 unit.
“Dari 70 RTLH sudah tertangani 30. Ini tinggal 30-an rumah lagi yang perlu kita intervensi,” ungkap Muhammad Arifin. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Lingkarjateng.id)
