KENDAL, Lingkarjateng.id – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL merupakan solusi penerbitan sertifikat yang cepat dan murah. Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni kepada media usai pembagian sertifikat masal atau PTSL oleh BPN Kendal Senin, 18 Desember 2023 mengatakan program ini mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah.
Raja bercerita tahun 2017 Presiden Jokowi bertanya kepada kementrian ATR sertifikat tanah yang diterbitkan dalam setahun. Diketahui ternyata sebanyak 500 ribu sertifikat yang terbuat sementara ada 126 juta bidang tanah yang belum terbut sertifikat tanahnya.
“Bisa dibayangkan tanah yang belum bersertifikat sebanyak 126 juta bidangnya sementara yang terbit setiap tahun hanya 500 ribu dalam setahun,” ujar Raja.
Akhirnya sejak tahun 2017 tersebut PTSL dijalankan, dan hasilnya dalam setahun 6 juta hingga 7 juta yang sertifikat terbit.
Selain murah dan mudah, PTSL juga mempercepat proses pembuatannya. Sampai tahun 2023 sudah terbit 90 juta Sertifikat tanah.
“Saat ini sudah terbit 90 juta sejak tahun 2017 berkat program PTSL, dan hari ini saya akan menyerahkan sebanyak 500 sertifikat kepada warga Kendal,” lanjutnya.
Raja Juli Anthoni memang datang ke Kabupaten Kendal untuk menyerahkan Sertifikat Tanah kepada masyarakat yang mengikuti PTSL. Tercatat menurut BPN ada 24 ribu sertifikat tanah yang diterbitkan pada tahun 2023. Wamen Raja menyerahkan secara simbolis sebanyak 500 sertifikat tanah.
Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng Dwi Purnama memberikan apresiasi kepada BPN Kendal karena sukses menerbitkan sertifikat tanah melalui PTSL. Selain itu, serapan anggaran juga hingga akhir 2023 ini sudah mencapai 98 persen sementara untuk Jawa Tengah sudah tercapai 96,57 persen.
“BPN Kendal juga mempunyai prestasi luar biasa untuk layanan prioritas yang hingga saat ini pencapaiannya sudah 99,99 persen,” ujar Dwi Purnama.
Kepada Pemkab Kendal Kakanwil BON Jateng tersebut juga berpesan agar sebanyak 10.000 bidang aset diterbitkan sertifikat tanahnya.
“Aset pemerintah amanat dari KPK di sertifikatkan sebagai aset milik Pemkab Kendal,” lanjutnya.
Sementara itu Bupati Kendal Dico Ganinduto menyatakan siap bekerja sama dengan BPN soal sertifikat aset milik pemkab. Pihaknya menjelaskan jika saat dilantik baru 15 persen dan sampai saat ini sudah 70 persen.
“Selain saya komitmen untuk warga harus mempunyai sertifikat, pemkab juga demikian peningkatan cukup signifikan sejak sala dilantik jadi Bupati baru 15 persen sekarang sudah 70 persen,”ujar Dico.
Kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat diharapkan untuk mempergunakan sertifikat dengan bijak.
“Jika akan digunakan untuk pinjaman hendaknya untuk yang produktif atau untuk usaha jangan untuk konsumtif,” lanjutnya. (Lingkar Network | Unggul Priambodo – Lingkarjateng.id)