PATI, Lingkarjateng.id – Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, mengungkapkan bahwa Kabupaten Pati pada 2023 masih mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Meski demikian, pihaknya mengimbau agar masyarakat memperhatikan regulasi keputusan Pj Bupati Nomor 521.34/6459 tanggal 15 Desember 2002 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Tertinggi Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023.
Untuk menghadapi permasalahan peredaran pupuk bersubsidi, Henggar menginstruksikan adanya koordinasi lintas sektor agar dapat mengurai masalah yang kerap dialami petani di Kabupaten Pati, dari mulai hulu sampai hilir.
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 10 Tahun 2022 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Pati Nomor 521.34/6459 tanggal 15 Desember 2022 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi kepada Petani yang tergabung dalam 1.660 Kelompok Tani di 391 Desa Se Kabupaten Pati.
“Tentunya kondisi saat ini harus kita mampu cermati, hingga nanti di lapangan tidak akan ada permasalahan yang memberatkan kepada petani. Apalagi kebutuhan NPK merupakan kebutuhan yang masih jauh dari kata cukup karena pemerintah baru bisa memberikan alokasi pupuk bersubsidi 46% dari kebutuhan petani,” jelas Henggar saat menghadiri Rapat Koordinasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pati Tahun 2023 di Pendopo Kabupaten belum lama ini.
Agar pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan lancar, Henggar meminta para stakeholder untuk selalu memaksimalkan tugasnya.
“Saya mengimbau untuk seluruh stakeholder agar dapat mengoptimalkan peran tugas dan kewenangannya dalam meningkatkan koordinasi dan pelaksana distribusi bersubsidi tahun 2023,” tegasnya.
Henggar juga menyampaikan adanya pengurangan jatah pupuk bersubsidi untuk komoditas pertambangan/perikanan pada 2023.
Selain itu Pemkab Pati sudah berupaya untuk mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah agar subsidi untuk pupuk bersubsidi kepada petani ubi kayu dapat diberikan.
Dengan kondisi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pati berharap kepada masyarakat agar taat akan aturan terkait penggunaan pupuk bersubsidi. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.
Sebab, untuk tahun 2023 Kabupaten Pati tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi untuk kebutuhan sektor pertambangan/perikanan. Pada pertengahan tahun 2022 di sektor pertanian juga dibatasi untuk 9 komunitas yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, tebu, kopi dan bakau.
Perlu diketahui, dengan adanya pengurangan pupuk bersubsidi ini. Petani ubi kayu di Kabupaten Pati kurang lebih sebanyak 19.794 orang dengan luas lahan sebesar 15.000 hektare menjadi sangat terdampak. Mengingat ubi kayu yang merupakan salah satu komoditas yang tidak dapat pupuk bersubsidi. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)