JEPARA, Lingkarjateng.id – Car Free Day (CFD) yang di gelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara berdampak negatif bagi sebagian kalangan. Pasalnya pedagang di Mangunsarkoro Street Food mengeluhkan omzet mereka turun 60 persen sejak adanya CFD di Jalan Kartini. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara beberapa hari lalu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif sangat menyayangkan hal tersebut, ia menilai hal ini sangat merugikan para pedagang di Mangunsarkoro Street Food yang notabene sudah berjalan sejak bulan Mei 2022 lalu. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat beralih ke UMKM yang berada di lokasi CFD yang di gelar oleh Pemkab Jepara.
“Menyayangkan, ketika ada inovasi dari masyarakat yang baik dan bernilai ekonomi tinggi seharusnya di dukung. Pemkab mau mengambil alih apalagi? Semua mau diambil alih kayak kurang gawean (seperti kurang kerjaan saja, red) justru yang ada harus dioptimalkan. Apa tidak kasihan kepada masyarakat yang juga harus menghadapi kenaikan BBM subsidi?,” ujar Gus Haiz sapaan akrab Ketua DPRD Jepara pada Minggu, 4 September 2022.
Menurut Ketua DPRD Jepara, Pemkab Jepara seharusnya lebih jeli dan lebih kreatif sehingga tidak menimbulkan saingan oleh pedagang yang berada di Mangunsarkoro Street yang justru menjadikan pusat UMKM di Jalan Kartini saat kegiatan CFD dengan alasan mengurai kemacetan dan lain sebagainya.
“Meski dengan dalih apapun, selama masyarakat di lokasi tersebut nyaman dan OK saya kira tidak ada masalah,” terangnya.
Ketua DPRD Jepara menambahkan, kalau pemerintah ingin membuat inovasi lain sebaiknya tidak mengganggu dan mengorbankan harapan masyarakat yang ada di Mangunsarkoro Street Food.
“Nyatanya usaha-usaha yang di kelola pemerintah selama ini juga tidak maksimal. Jadi, biarkanlah masyarakat itu berinovasi dan berkarya. Tinggal mendukung saja dan masyarakat di sana juga tidak minta anggaran dana support dari pemerintah, sehingga pemerintah harus jeli melihatnya. Jangan kemudian mengambil momen tersebut dan ditiru di tempat lain dengan dalih-dalih yang dikemukakan. Apa-apaan ini!,” sambungnya.
Ia berharap, permasalahan ini harus segera ditangani oleh Pemkab Jepara agar tidak menimbulkan gesekan dan permasalahan di kemudian hari.
“Harus ada win-win solution. Kalau hanya sekedar CFD tidak masalah tapi kalau kemudian membuka lapak baru di sana itu patut dikoreksi demi kemaslahatan bersama sehingga tidak merugikan masyarakat yang berdagang di Mangunsarkoro Street Food,” pungkasnya. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)
