PATI, Lingkarjateng.id – DPRD Pati memberikan 6 (enam) usulan yang berkaitan dengan masalah sosial. Usulan yang dibacakan oleh anggota Komisi B DPRD Pati, Narso dari Partai PKS meminta alokasi anggaran sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penanganan masalah sosial harus ditambah. Terutama terkait masalah Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT), dan Penyandang Disabilitas.
“Yang kedua, DPRD Pati meminta kepada Bupati Haryanto agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memperbarui data masyarakat penerima program bantuan sosial supaya tepat sosial dan sesuai aturan yang ada, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Narso.
DPRD Pati Minta Pemkab Perhatikan Bidang Tenaga Kerja
Pada usulan yang ketiga adalah terkait bantuan sosial. DPRD Pati meminta kepada Pemkab untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas, terutama pelayanan kepada penyandang disabilitas.
Tidak tepatnya penerima bantuan iuran menjadi tentu saja menjadi sorotan dari anggota dewan. Sehingga Pemkab diminta untuk melakukan sosialisasi terkait aktivasi kembali data penerima Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PBI APBN) yang dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 145/HUK/2021.
“Pada usulan selanjutnya, DPRD meminta penanganan kekerasan seksual perempuan dan anak supaya dilakukan secara maksimal. Serta poin yang keenam agar penanggulangan dan penanganan penyakit sosial supaya ditingkatkan,” kata Narso saat membacakan rekomendasi DPRD Pati terhadap LKPJ Bupati Pati Tahun Anggaran 2021. (Lingkar Network | Arif – Lingkarjateng.id)
