BLORA, Lingkarjateng.id – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Supardi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, khususnya Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) untuk segera melakukan operasi pasar. Hal Itu dilakukan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Ini perhatian kita agar Dindagkop dalam hal ini sebagai leading sector bisa mengawal melakukan operasi pasar dengan mengunjungi toko-toko atau pasar untuk memastikan produk yang sebelumnya ada. Jangan memberlakukan harga baru kaitan dengan kenaikan harga BBM. Itu yang perlu kita tangani segera,” ucapnya saat ditemui usai mengikuti pelantikan PAW DPRD Blora pada Senin, 5 September 2022.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi kenaikan harga BBM dipastikan tepat sasaran.
Dinas Sosial (Dinsos) selaku leading sector, kata dia, harus mengawal penyaluran bansos dan memastikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru menjadi pedoman dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM.
“Program pemberian bantuan BBM subsidi harus tepat sasaran, bukan tetap sasaran. Betul- betul warga yang membutuhkan yang harus menerima,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman saat ditanya mengenai imbas kenaikan BBM, khususnya terkait bahan pangan mengaku akan segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat.
“Iya terkait imbas dari naiknya BBM ini, siang ini kita akan melakukan rapat melalui virtual. Nanti kita sekalian berkonsultasi terkait masalah ini, khususnya di Kabupaten Blora. InsyaAllah ke depan kita akan melakukan operasi bahan kebutuhan pokok dengan menggelar bazar,” terangnya. (Lingkar Network | Lilik Yuliantoro – Koran Lingkar)
