PATI, Lingkarjateng.id – Kepala Bidang (Kabid) Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, Sugiharto, menyebut masih ada 13 kecamatan yang belum lunas PBB-P2
Meski begitu, Sugiharto mengatakan bahwa realisasi PBB-P2 hingga Agustus 2023 sudah mencapai 83,2 persen atau 24,7 miliar dari target Rp 29,8 miliar.
“Sampai tanggal 31 Agustus ini, ada 8 kecamatan yang sudah lunas pajak. Realisasi PBB-P2 sampai tanggal 29 Agustus dari ketetapan Rp 29,8 miliar, realisasi sebesar 88,2 persen atau sekitar Rp 24,7 miliar. Itu baru ketetapan, sedangkan dari target realisasi sudah mencapai 33,88 persen,” ucap Harto baru-baru ini.
Dengan jumlah wajib pajak di Kabupaten Pati yang hampir menyentuh angka 800 ribu orang, Harto berharap pelunasan pembayaran pajak bisa selesai 100 persen di akhir September 2023.
“Dengan jumlah wajib pajak 795.214 orang. Harapan kami, di sisa waktu ini sampai 30 September, pembayaran PBB-P2 bisa 100 persen. Kalau dilihat dari kecepatan, ini cukup cepat. Kalau targetnya sama seperti tahun kemarin,” imbuhnya.
Untuk bisa mencapai target percepatan ini, pihaknya berharap para camat dan kepala desa ikut mendorong masyarakat agar segera melunasi PBB-P2. Terlebih, saat ini baru ada 8 kecamatan di Bumi Mina Tani yang sudah melaksanakan pelunasan pajak, sehingga masih ada sebanyak 13 kecamatan yang belum lunas.
Disinggung soal alasan keterlambatan ini, Harto mengungkapkan ada beberapa wajib pajak yang sudah pindah tempat tinggal. Kendati ada beberapa faktor yang lain, faktor ini dirasa olehnya adalah penyebab utama masih ada 13 kecamatan yang belum lunas.
“Wajib pajak ini nanti ‘kan kembali ke masyarakat, jadi pajak ini akan kembali untuk masyarakat. Camat atau yang terkait harus membantu untuk percepatan pelunasan pajak,” tegasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)