PATI, Lingkarjateng.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati menggandeng beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan sinkronisasi data kemiskinan.
Kepala Diskominfo Pati, Ratri Wijayanto meminta pelaksanaan pendataan yang dilakukan di tingkat bawah, seperti di desa harus dilakukan dengan benar. Ia berharap, desa sebagai ujung tombak mampu melakukan update data dengan baik.
Ratri juga mengimbau agar update data tidak dilakukan secara sembarangan. Ia berharap, ada keterlibatan banyak pihak dalam update data. Misalnya, dengan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Verifikasi Validasi (Verval) yang dilakukan oleh desa, sehingga data dapat sesuai dengan yang diharapkan.
“Harapannya, desa sebagai ujung tombak selalu melakukan update data dengan melalui Musdes,” kata Ratri seusai rapat sinkronisasi data di aula Diskominfo Pati, beberapa waktu lalu.
Sehingga dengan demikian, menurutnya, data yang diperoleh bisa valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui langkah tersebut juga, baik verifikasi maupun validasi harus dilakukan dari tingkat bawah terlebih dahulu, yakni melalui Rukun Tetangga (RT). Hal ini sebagai proses menjamin keakuratan data.
Selain itu, pihaknya juga mengharapkan ada keterlibatan camat pada masing-masing kecamatan. Keterlibatan camat ini, diharapkan mampu mengawasi pendataan. Apalagi, data kemiskinan merupakan data yang bergerak cepat. Sehingga, diperlukan pengawasan ketat.
“Nanti kita juga meminta camat mengawasi untuk update data tersebut. Mengingat data kemiskinan merupakan data yang dinamis,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa nantinya kegiatan pembaharuan data akan dilakukan secara terus menerus. Akan tetapi, dalam proses publikasi yang menjadi tugas Diskominfo Pati akan dilakukan pada akhir tahun.
“Baik itu melalui media sosial atau pun media massa seperti koran,” tandasnya. (Lingkar Network | Aziz Afifi – Koran Lingkar)