Cegah Stunting, Pemkab Jepara Turunkan 2.739 Pendamping ke Desa

Cegah Stunting, Pemkab Jepara Turunkan 2.739 Pendamping ke Desa

MENGUKUR: Petugas kesehatan sedang mengukur tinggi badan seorang balita. (Muslichul Basid/Lingkarjateng.id)

JEPARA, Lingkarjateng.idPemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, siap menurunkan 2.739 orang sebagai Tim Pendamping Keluarga Bergerak guna mencegah stunting ke seluruh desa. Hal itu ditegaskan dalam Apel Siaga Nasional yang digelar di serambi belakang Pendopo R.A Kartini, Kamis (12/5).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara, Inah Nuroniah mengatakan, apel tersebut diikuti 514 kabupaten kota dari seluruh Indonesia secara virtual. 

Selain itu, dalam apel tersebut juga dilakukan pengambilan ikrar dan janji Tim Pendamping Keluarga Bergerak untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Ketua DPRD Jepara Minta Pemda Gerak Cepat Antisipasi Hepatitis Akut

“Mereka bertugas melakukan sosialisasi dan memperbarui (verifikasi) data sasaran keluarga berisiko stunting,” kata Inah. 

Dirinya menyebutkan, setidaknya saat ini ada 913 Tim Pendamping Keluarga Bergerak yang masing-masing tim terdiri dari 3 orang atau unsur yaitu Bidan, Kader Keluarga Berencana (KB), dan Kader PKK yang ada di desa. 

“Jadi total ada 2.739 orang pendamping di Jepara yang siap bekerja dan bersemangat turun ke desa untuk mencegah stunting,” sambungnya.

Covid-19 Melandai, Wisatawan Jepara Diimbau Tetap Patuhi Prokes

Menurutnya, ada beberapa tugas lain yang harus dilaksanakan tim pendamping, yaitu mendampingi calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan pernikahan dan memastikan calon pengantin sehat lahir batin. 

Selanjutnya pendamping bertugas untuk mendampingi semua ibu hamil untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapat pemeriksaan secara berkala, asupan gizi seimbang dan bersalin di fasilitas kesehatan. Juga untuk mendampingi ibu pasca persalinan untuk menggunakan kontrasepsi.

“Selain itu mereka juga bertugas mendampingi ibu dan bayi untuk mendapatkan pelayanan Posyandu dan pengasuhan orang tua, guna mendapat pelayanan pendidikan secara holistik dan terintegrasi,” pungkas Inah. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)

Exit mobile version