REMBANG, Lingkarjateng.id – Bupati Rembang H. Abdul Hafidz memprotes Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait rencana pemindahan akses jalan tol Demak-Tuban. Pasalnya, akses jalan tol Demak-Tuban dinilai mengganggu tata Kota Rembang.
Jalan tol Demak-Tuban semula direncanakan melintasi Kota Rembang yaitu lokasi sekitar Gelanggang Olahraga (GOR) Mbesi Rembang. Namun, belakangan justru akan bergeser ke arah Utara di Jalan Pemuda, sekitar Perumahan Puri Mondoteko, Kantor Kementerian Agama (Kemenag), dan kawasan Gedung Haji. Hal inilah yang menjadikan Bupati Rembang menilai bahwa, perubahan rute jalan tol merusak tata Kota Rembang.
“Bayangkan, seperti apa Kota Rembang. Rembang tidak jadi kota. Padahal sudah sosialisasi bahwa rencananya lewat sekitar GOR. Tiba-tiba entah munculnya dari mana, dipindahkan ke kota,” tuturnya.
47 Desa di Rembang Bakal Dilewati Tol Demak-Tuban, Ini Datanya
Guna menyelesaikan persoalan tersebut, Bupati Rembang langsung bergerak cepat menemui Dirjen yang menangani pembangunan jalan tol di Kementerian PUPR untuk mendesak agar akses jalan tol Demak-Tuban dikembalikan sesuai rencana awal. Bupati Rembang mengatakan bahwa, pihak Dirjen justru heran bahkan marah terkait perubahan akses jalan tol di luar pengetahuannya.
“Justru dari kementerian tanya, siapa itu yang merubah. Konsultan ditanya, tidak mau jawab. Pak Dirjen ya, marah-marah pada saat itu,” kata Bupati Rembang.
Sempat diketahui, muncul dugaan ada kepentingan orang per orang maupun kelompok tertentu yang ingin jalan tol Demak-Tuban melewati Jalan Pemuda Rembang atau pusat kota.
Hasil protes Bupati Rembang kepada Dirjen Kementerian PUPR telah diputuskan bahwa, jalan tol Demak-Tuban batal melewati pusat Kota Rembang, yaitu wilayah Perumahan Puri Mondoteko dan sekitarnya. Sehingga akses jalan tol dikembalikan ke arah Selatan yaitu sekitar Gelanggang Olahraga (GOR) Mbesi Rembang sesuai rencana awal.
“Kalau ada kepentingan orang per orang bahkan kelompok tertentu, ini yang berbahaya. Alhamdulillah, sudah clear. Pak Dirjen memutuskan akses jalan tol kembali ke rencana awal,“ tandasnya.
Sementara itu salah satu warga di Perumahan Puri Mondoteko, Faisal berharap bahwa sebaiknya pemerintah meminimalisir kawasan perumahan padat penduduk yang terdampak akses jalan tol. Menurutnya, akan lebih baik jika pembangunan jalan tol mencari lahan kosong yang tidak padat penduduk.
“Mungkin bisa cari lahan kosong saja. Syukur yang sudah tidak produktif. Kalau kawasan padat penduduk kena, dampaknya akan sangat banyak. Langkah Pak Bupati sudah tepat, soalnya kawasan Kota Rembang sudah kecil, kena tol malah kian menyempit,” pungkasnya.
Diketahui, proyek pembangunan jalan tol saat ini masih fokus pada ruas tol Semarang–Demak, sedangkan di Kabupaten Rembang masih tahap sosialisasi. (Lingkar Network | R. Teguh Wibowo – Koran Lingkar)