BLORA, Lingkarjateng.id – Aktivis di Kabupaten Blora menggelar aksi jalan mundur menyikapi kisruh yang terjadi di tubuh PT Blora Patra Energi (BPE) pada Senin, 8 Mei 2023.
Aksi diawali jam 10.00 WIB dengan longmarch dari depan rumah dinas Pendopo Kabupaten Blora berlanjut ke Kantor Setda, Kantor BPE, Kejaksaan Negeri dan berakhir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam aksi ini para aktivis menampilkan teatrikal jalan mundur dengan membawa bendera merah putih, mengenakan karung goni, caping dan melakukan tabur bunga. Aksi ini pun mendapat perhatian para ASN di lingkungan Setda Blora dan masyarakat sekitar.
Viral! Laporan Direktur BPE Blora yang Diduga Tutupi Kasus Ledok Bocor ke Publik
Melalui aksi teatrikal tersebut, aktivis Blora menyampaikan aspirasi meminta perubahan di BUMD, terkhusus di BPE Blora. Terdapat sejumlah poin yang disampaikan terkait kisruh yang terjadi di BPE Blora saat ini.
Pertama, aktivis Blora menginginkan penjelasan dengan terang terkait pengakuan Direktur BLE Blora, Tri Harjianto, yang mengakui kebenaran isi percakapan di grup WhatsApp terkait dugaan adanya gratifikasi.
“Saya selaku warga Blora dan saya hanya manusia biasa yakin dengan menumpahkan curhatan hati masyarakat lokal penambang, tidak mengharapkan nasib sumur rakyat akan seperti Wonocolo. Dimana seluruh kegiatan penambangan dilakukan secara liar sehingga besar harapan saya Pemkab dapat segera menyelesaikan hal-hal kegaduhan tersebut agar tidak menjadi bumerang bagi PAD Blora dan bahkan menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak, khususnya Pemkab Blora,” demikian bunyi poin kedua terkait aksi hari ini.
Takut Aliran “Upeti” Minyak Terbongkar, BPE Blora Gelontorkan Rp 50 Juta
Selanjutnya, para aktivis Blora juga mendesak Bupati Blora, Arief Rohman, agar melakukan seleksi orang-orang yang akan duduk dalam jajaran manajeman BPE Blora dan BUMD lainnya. Selain itu, para aktivis menuntut agar Pemkab Blora melibatkan masyarakat dalam mengawasi seluruh operasional tambang di Blora untuk menjamin akuntabilitas dan tolok ukur kinerja BUMD.
Berkaca pada kasus perusahaan Exson yang memilih meninggalkan Blora, para aktivis mengingatkan bahwa kondusifitas Blora dan organisasi yang berkaitan dengan bisnis daerah sangat terdampak khususnya terkait kebutuhan pemenuhan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
“Saya berharap Pemkab dapat mengambil sikap tegas bagi kepentingan rakyat sehingga investsi di bidang bisnis dapat memberikan keuntungan pemasukan PAD Blora secara masif.” (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)
