SEMARANG, Lingkarjateng.id — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf merespons penempelan stiker di rumah warga penerima manfaat bantuan sosial yang diterapkan di sejumlah daerah.
Atas kebijakan tersebut, kata Mensos, sejumlah masyarakat menolaknya karena merasa malu, tidak etis, dan menilai kondisi ekonomi mereka sudah lebih baik meski secara data masih terdaftar sebagai penerima.
Mensos pun menjelaskan bahwa kebijakan pemasangan stiker merupakan inisiatif pemerintah daerah. Langkah tersebut bertujuan memastikan penyaluran bansos tepat sasaran serta memudahkan identifikasi keluarga yang berhak dan yang tidak berhak menerima bantuan.
“Sebenarnya itu inisiatif daerah untuk menempelkan stiker sebagai penanda, untuk memastikan bahwa keluarga ini memang menerima dan yang lain tidak menerima. Jadi itu hanya sebagai tanda saja,” ujarnya saat kunjungan kerja di Semarang, Selasa, 25 November 2025.
Rumah Warga Penerima Bantuan Sosial di Grobogan Ditempeli Stiker
Mensos menilai kebijakan tersebut membawa dampak positif. Dia menyebut sejumlah masyarakat menolak menerima bansos setelah merasa kondisinya sudah lebih baik.
Ia menilai fenomena tersebut sebagai bentuk kesadaran sosial yang perlu diapresiasi.
“Kita sedang memperkuat gerakan menolak bansos. Itu bagus bagi orang yang memang sudah tidak memenuhi syarat. Tetapi bagi yang memenuhi syarat, tetap akan kita prioritaskan untuk menerima,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mensos mengungkapkan lebih dari 30 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang secara sukarela menolak bansos karena merasa sudah cukup.
Kesadaran tersebut, kata dia, mencerminkan solidaritas dan keinginan masyarakat agar bantuan dialokasikan kepada pihak yang lebih membutuhkan.
“Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan, ‘kami merasa sudah cukup dan kami ingin bantuan ini diberikan kepada yang lebih membutuhkan’. Ini menunjukkan kesadaran yang mulai tumbuh,” ungkapnya.
Atas sikap tersebut, Mensos menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para KPM yang dengan jujur dan berani menyatakan ketidaksanggupan atau ketidaklayakan menerima bansos.
Menurutnya, Kemensos terus mendorong peningkatan akurasi data penerima melalui Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan transparan, tepat sasaran, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Ulfa
