PATI, Lingkarjateng.id – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengalami pemotongan anggaran dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Sebelumnya, perubahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 telah ditetapkan bersama antara legislatif dan eksekutif dalam rapat paripurna pada Rabu, 13 September 2023.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Muslihan, dalam laporan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) menyebutkan bahwa DPRD Pati bersama seluruh OPD, sepakat bahwa anggaran untuk dua belas OPD harus dipangkas.
Dalam pemaparannya, dua belas OPD yang mengalami pemangkasan anggaran meliputi Prokompim Rp 200 juta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Rp 200 juta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rp 200 juta, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Rp 200 juta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Rp 40 juta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp 5 juta.
Perubahan APBD 2023 Pati Defisit Rp 135 M, Belanja Daerah Tembus Rp 2,8 T untuk Apa Saja?
Kemudian, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Rp 72 juta, Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Rp 162 juta, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 53 juta, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Rp 4 juta, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rp 75 juta, dan Tata Pemerintahan (Tapem) Rp 50 juta.
“Pada dasarnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati menyetujui dan menyepakati KUA PPAS APBD tahun 2023. Demikian laporan kami,” ujar Muslihan selaku juru bicara rapat.
Sementara itu Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengyampaikan bahwa banyaknya pemotongan anggaran pada tiap-tiap OPD ini untuk menutupi kebutuhan OPD yang cukup besar dan mendadak.
Di antaranya kebutuhan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk pelaksanaan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk bonus atlet berprestasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Provinsi), hingga persiapan Pemilukada 2024.
“Jadi tidak ada pergeseran anggaran yang ada di APBD perubahan 2023. Karena beban Pemkab Pati cukup lumayan,” sambung Ali Badrudin. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
