JEPARA, Lingkarjateng.id – Kenaikan harga LPG non subsidi dikhawatirkan dapat membuat masyarakat beralih menggunakan LPG 3 kilogram atau gas melon. Terlebih, Pertamina memastikan tidak melakukan penyesuaian harga untuk LPG jenis ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Jepara (Pemkab Jepara) melakukan pemantauan agar LPG subsidi tepat sasaran.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Jepara, Siti Nurjanah mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan stok dan penyaluran LPG kepada masyarakat. Mengingat, segmentasi pengguna LPG non subsidi sudah jelas, Rabu (13/7).
“Kami akan terus melakukan edukasi untuk memastikan penyaluran LPG agar tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan ini akan dilakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder dan masyarakat. Namun, untuk saat ini pihaknya belum dapat memastikan seberapa besar potensi perpindahan pengguna LPG non subsidi ke LPG subsidi 3 kilogram.
“Untuk saat ini belum ada gejolak di masyarakat maupun distributor. Memang kewajiban kita memantau LPG bersubsidi agar tidak disalahgunakan dan tepat sasaran,” sambung Nurjanah.
Menurutnya, kenaikan LPG non subsidi merupakan hal yang realistis. Sama halnya dengan kondisi ketika harga BBM Pertamax naik dan Pertalite dibatasi serta adanya selisih harga yang signifikan. Sehingga masyarakat cenderung berpindah ke yang lebih murah.
“Sebagai masyarakat pada umumnya akan memilih yang lebih murah dulu,” terang Nurjanah.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak panik dan tidak beralih ke LPG 3 kilogram. Seperti halnya kemarin, tambahnya, ada keterlambatan LPG 3 kilogram di Kecamatan Karimunjawa, di mana distribusi reguler untuk gas LPG 3 kilogram berjalan normal. Hanya saja, kebutuhan masyarakat di Kabupaten Jepara meningkat lantaran adanya peningkatan aktivitas sektor pariwisata.
“Ketika objek wisata di Kabupaten Jepara dibuka pertama kali usai pandemi, maka aktivitas para pelaku usaha meningkat. Sehingga hal ini mempengaruhi meningkatnya jumlah penggunaan gas LPG di Kabupaten Jepara,” sambungnya.
Disinggung terkait penambahan kuota BBM Pertalite yang diajukan oleh Pemkab Jepara beberapa waktu lalu, ia mengaku belum mendapat jawaban dari BPH Migas.
“Untuk saat ini, kami sudah melakukan konfirmasi. Masih dalam proses dan masih kita pantau terus. Sementara kita hanya sosialisasi untuk pengaturan ritme penyaluran Pertalite ke sejumlah SPBU,” pungkas Nurjanah. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)
