PATI, Lingkarjateng.id – DPRD Kabupaten Pati menyetujui rencana pinjaman atau utang daerah sebesar Rp90 miliar ke Kementerian Keuangan yang diajukan oleh Bupati Sudewo.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mendukung penuh rencana utang tersebut untuk perbaikan infrastruktur di Kabupaten Pati tahun 2026, khususnya pembangunan jalan.
“Prinsip kami jelas karena penggunaan dan arahnya sudah jelas uang Rp90 miliar, kemudian fakta pendukung sudah lengkap kami di DPRD yang mendukung. Untuk membangun Kabupaten Pati ini harus ada kebersamaan yang baik antara legislatif dan eksekutif,” kata Ali usai audiensi di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pati, Rabu, 19 November 2025.
Ali menambahkan, Bupati Sudewo telah mengkomunikasikan rencana tersebut dan kini disetujui bersama DPRD.
Terkait nominal Rp90 miliar, Ali menilai angka itu tergolong masih rendah dibandingkan rencana utang dari wilayah lain yang mencapai ratusan miliar rupiah.
“Pak Bupati mengambil sikap minta persetujuan DPRD Pak Bupati utang Rp90 miliar. Dibandingkan dengan tetangga kita Grobogan dan Blora mereka lebih besar. Mudah-mudahan dengan rencana baik Pak Bupati infrastruktur di Kabupaten Pati akan cepat selesai,” katanya.
Ali juga menilai alasan utang untuk pembangunan yang disampaikan oleh Bupati Sudewo cukup masuk akal mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang harus dibenahi.
Di samping itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun 2026 juga dirasa masih rendah.
Apalagi, pemerintah pusat memotong dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Pati tahun depan.
“Jalan itu rusak akibat dari curah hujan yang tinggi maka harus dibangun terlebih dahulu. APBD Kabupaten Pati kan terbatas, kemudian transfer dari pusat ada pengurangan cukup banyak ketimbang waktu Covid,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sudewo menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan daerah adalah melalui skema pinjaman daerah.
Ia juga memastikan pinjaman tersebut tidak membebani masyarakat dan akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
“Pinjaman daerah itu supaya kondisi jalannya baik, segera dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pergerakan perekonomian itu bisa menjadi lebih lancar dan pinjaman tersebut dalam pembayarannya, cicilannya itu tidak memberikan beban kepada masyarakat sedikit pun,” jelas Sudewo.
Ia juga memaparkan bahwa pembayaran cicilan pinjaman akan dimulai pada tahun 2027 hingga 2029 dengan besaran sekitar Rp32-33 miliar per tahun.
Pemkab Pati Berencana Ajukan Utang Daerah Rp90 Miliar, Untuk Apa?
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Rosyid
