SEMARANG, Lingkarjateng.id – Persoalan politik menjelang Pemilu 2024 sangat dinamis. Untuk itu, Komisi A DPRD Provinsi Jateng melakukan konsultasi terkait isu-isu strategis bidang politik dan pemerintahan umum ke Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Senin (24/1).
Saat berdiskusi, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng, Mohammad Saleh mengatakan, selama ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol dalam persoalan politik, pendidikan politik, keamanan & ketertiban, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Dia berharap, dengan koordinasi tersebut, stabilitas daerah tetap kondusif.
“Kami di sini ingin memahami isu-isu strategis seputar politik dan pemerintahan umum yang sedang berkembang, sehingga bisa dikoordinasikan dengan pemerintah daerah,” katanya.
DPRD Jateng Segera Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja
Sementara, Anggota Komisi A, Soetjipto menanyakan persoalan pemilu. Dia menilai selama ini pemerintah pusat belum memberikan jadwal pasti Pileg dan Pilpres. “Termasuk teknis pemungutan suara secara online (e-Vote). Hal itu merupakan sesuatu yang baru sehingga perlu dijelaskan,” ungkap Soetjipto
Menanggapinya, Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri, Imran mengapresiasi Komisi A yang ingin berdiskusi mengenai polpum. Diakuinya, isu-isu politik semakin berkembang dan dinamis menjelang pemilu.
Untuk itu, pemerintahan daerah perlu memahami beberapa hal seputar polpum atau isu-isu strategis yang ditangani Ditjen Polpum 2023. Beberapa diantaranya mengenai stabilitas politik, pendidikan politik, dukungan pemilu, bankeu parpol, nilai-nilai Pancasila, dan kerukunan umat.
Isu Ada Politik Uang pada Seleksi Perades, Kejari Blora: Kita Hajar
“Oleh karena itu, saya mohon dukungannya untuk tugas Badan Kesbangpol. Karena nantinya, tugasnya sangat banyak. Dengan memahami isu-isu strategis, kita berharap masing-masing bisa saling berkoordinasi,” kata Imran.
Soal jadwal pemilu, dia mengaku tidak berwenang untuk menyebutkannya. Mengenai e-Vote, terobosan itu kemungkinan dilakukan dalam pemilu mendatang karena tahapan manual yang selama ini dilaksanakan sudah dianggap ketinggalan zaman.
“Meski begitu, tidak sedikit pula negara-negara luar negeri yang belajar mekanisme demokrasi langsung yang ada di Indonesia. Bahkan, PBB pun memberikan apresiasinya kepada Indonesia. Dalam hal ini, teknis pemilu tersebut hanya tools dan yang terpenting adalah integritas dan kejujuran,” pungkasnya. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
