GROBOGAN, Lingkarjateng.id – Sejumlah fraksi DPRD Grobogan menyoroti belanja daerah yang tidak terserap maksimal pada Laporan Keuangan APBD 2024 pemerintah setempat.
Pandangan fraksi-fraksi DPRD Grobogan itu disampaikan menyikapi hasil penilaian BPK RI perwakilan Jawa Tengah terhadap APBD 2024 Pemkab Grobogan yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Fraksi PPP menyoroti penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang kurang maksimal. Kegiatan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi hanya terserap 33,07%, belanja aset tetap lainnya 32,42%.
Kemudian Dinas Pendidikan hanya merealisasikan 75,25% dari anggaran pembinaan minat dan bakat siswa.
“Anggaran tersisa terlalu besar. Ini pertanda bahwa perencanaan belum matang,” kata juru bicara PPP, Amin Rois Abdul Ghoni dalam rapat paripurna ke-17 DPRD Grobogan pada Senin, 30 Juni 2025.
Fraksi PPP juga mengusulkan agar APBD tahun depan mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung siswa berprestasi mengikuti lomba tingkat daerah hingga nasional tanpa membebani wali murid.
Senada, Fraksi PDIP juga menyesalkan rendahnya serapan anggaran di sektor pendidikan, terutama pada kegiatan pengembangan karir guru SMP. Fraksi ini juga mempertanyakan penurunan pendapatan RSU Ki Ageng Getas Pendowo Gubug.
Fraksi PDIP dan Keadilan Nasional berharap penilaian WTP ini tak hanya simbol administratif, tapi juga berdampak pada peningkatan layanan publik.
Sementara itu Fraksi Gerindra dan Hanura mengapresiasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang melampaui target 108%. Namun legislator menuntut sektor yang berkontribusi terhadap kenaikan PAD dirincikan.
“Fraksi Gerindra ingin tahu sektor pajak dan retribusi mana yang dominan mengalami peningkatan,” tegas juru bicara fraksi Gerindra, Miftahuddin Alif Sugeng.
Fraksi Hanura pun meminta kejelasan atas rincian pendapatan DPPKAD, Dinas Kesehatan, Disporabudpar, dan Dinas Perhubungan.
Fraksi PKB menjadi yang paling kritis terhadap temuan-temuan BPK. PKB menyinggung terkait honorarium yang tidak sesuai ketentuan, selisih tunjangan PPPK, hingga dana bantuan RTLH yang digunakan oleh perangkat desa, semuanya diminta untuk segera ditindaklanjuti.
PKB menyebut terdapat kekurangan volume pekerjaan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
“Jika tak segera dikembalikan, kami sarankan Bupati memberikan sanksi,” tegas juru bicara Harnomo.
Beberapa fraksi lainnya, Karya Demokrat dan PPP turut menyoroti persoalan sosial dan infrastruktur. Karya Demokrat meminta Satpol PP dan kepolisian menindak pencurian aset daerah, serta menekankan pentingnya perbaikan jembatan dan jalan rusak di beberapa titik.
Jurnalis: Ahmad Abror
Editor: Ulfa
