SEMARANG, Lingkarjateng.id – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Semarang, melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) yang ke-X tahun 2022. MUSDA dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi PPNI di tingkat kabupaten atau kota.
Pasalnya, Musda PPNI diselenggarakan setiap 5 tahun sekali untuk menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI Kota Semarang periode 2016-2022 mengenai amanat yang diberikan oleh Musda sebelumnya.
Rangkaian kegiatan Musda ke-X PPNI kali ini, akan diselenggarakan selama dua hari mulai tanggal 5 Maret 2022 yang didahului kegiatan seminar ilmiah online yang berpusat di Sekretariat DPD Jl. Basudewo Nomor 31 Semarang.
Dinkes Jateng: Vaksinasi Wilayah Pantura Masih Jadi PR Pemprov
Selain itu, penyelenggaraan Musda ke-X PPNI bertempat di salah satu hotel di Semarang pada tanggal 6 Maret 2022 yang dikuti oleh 35 Dewan Pengurus Komisariat (DPK) PPNI beserta para pengurus DPD dan DPW, perwakilan rumah sakit serta perwakilan perguruan tinggi.
Ketua PPNI Kota Semarang, Junait mengatakan, agenda Musda kali ini bertujuan untuk menyusun program kerja dan memilih Ketua DPD serta kepengurusan PPNI di Kota Semarang Periode 2022-2027.
Dengan mendatangkan narasumber dari eksekutif dan legislatif yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang dan anggota DPR RI komisi 9. “Dari kegiatan ini kami mengundang pembicara yang luar biasa, dari latar belakang eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Cegah DBD, Dinkes Grobogan Minta Terapkan PHBS
Sementara Kepala Dinkes Kota Semarang, Abdul Hakam dalam paparannya menjelaskan, terkait dengan masalah kesehatan di Kota Semarang harus menjadi tanggung jawab bersama.
Hakam menyebut, selain kasus Covid-19, ada banyak masalah yang harus diselesaikan oleh Dinkes Kota Semarang. “Tidak sedikit masalah kesehatan yang belum teratasi, di satu sisi Covid -19 yang sedang meningkat pada gelombang ketiga ini, disisi lain banyak masalah kesehatan non Covid-19 juga yang belum teratasi, seperti TB, HIV-AIDs AKI, AKB dan lain sebagainya,” paparnya.
Sementara, anggota DPR RI Komisi IX, Edy Wuryanto dalam paparannya menjelaskan, bahwa perawat harus sejahtera, sehingga dalam ke depan mampu menjawab tantangan masalah kesehatan yang ada di Kota Semarang.
Dinkes Blora Minta Warga Waspada Penyakit Menular
“Kesejahteraan perawat merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian, adanya perawat honorer, kesempatan untuk menjadi P3K, kesejahteraan perawat di RS swasta atau di klinik-klinik yang terstandar. Diharapkan dengan jaminan kesejahteraan perawat lebih optimal akan mampu menjawab tantangan masalah kesehatan di Kota Semarang,” ungkapnya. (Lingkar Network | Adimungkas – Koran Lingkar)
