PATI, Lingkarjateng.id – Mahasiswa di Pati menolak penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250 persen pada Selasa, 3 Juni 2025.
Massa mahasiswa berkumpul di depan Kantor Bupati Pati dengan membentangkan spanduk berisi protes agar pemerintah membatalkan tarif PBB-P2 250 persen karena dinilai memberatkan.
Selain itu kenaikan tarif yang signifikan dinilai tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Pati.
Massa demo juga mengungkit pernyataan Bupati pada saat kampanye lalu yang tidak akan menaikan pajak. Untuk itu, mereka menuntut agar bupati kembali mengevaluasi kenaikan PBB-P2.
“Ekonomi di Pati tidak sesuai dengan kenaikan pajak. Waktu kampanye Bapak bilang tidak akan menaikkan, karena itu memberatkan masyarakat. Tapi nyatanya Bapak menaikkan pajak secara mendadak,” kata Muhammad Lukmanul Hakim.
Tarif PBB-P2 Pati Disesuaikan hingga 250 Persen, Bupati Sudewo: Untuk Pembangunan Daerah
Mewakili masyarakat Kabupaten Pati, para mahasiswa meyakini seluruh masyarakat Pati tidak menyetujui kenaikan pajak karena dilakukan secara mendadak dan tidak ada koordinasi terlebih dahulu.
“Saya yakin semua masyarakat menolak, tetapi tidak berani menyuarakan. Statement bapak tidak sesuai. Kita tidak dijajah Belanda, tetapi dijajah kenaikan PBB yang sangat mencekik,” tambahnya.
Alih-alih menaikkan tarif PBB-P2, massa mahasiswa mendesak Bupati Pati menaikkan pajak lain, seperti pajak hiburan karaoke.
Soal Penyesuaian Tarif PBB-P2, Bupati Pati: Warga Tidak Ada Masalah
Sebelumnya penyesuaian tarif PBB-P2 telah disepakati dalam rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati pada Minggu, 18 Mei 2025.
Bupati Pati, Sudewo, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif PBB-P2 Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan Pasopati untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan. Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sekitar 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo, Minggu, 18 Mei 2025.
Selain itu, Sudewo mengatakan penerimaan PBB di Pati hanya Rp29 miliar jika dibandingkan Jepara, Kudus, dan Rembang. Padahal, wilayah Pati secara geografis dan potensi lebih besar.
Ia berharap penyesuaian tarif PBB-P2 dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.
“Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini,” bebernya.
Jurnalis: Arif Febriyanto/Setyo Nugroho
Editor: Ulfa
