JEPARA, Lingkarjateng.id – Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jepara menggelar demo sebagai bentuk protes atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) didepan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara pada Rabu, 14 September 2022.
Aliansi mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jepara, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jepara itu juga menuntut beberapa poin lainnya yang perlu diperbaiki pemerintah.
“Aksi sebagai tuntutan mahasiswa seluruh Indonesia yang tergabung dalam aliansi kerakyatan sebagai Gerakan September Melawan yang mana sepakat menolak kenaikan harga BBM,” ujar koordinator BEM se-UNISNU, Abdullah Fatih.
Menurutnya alasan membengkaknya subsidi terjadi karena BBM subsidi tidak tepat sasaran. Kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah dinilai bukan suatu langkah penyelesaian yang tepat, namun yang harus diselesaikan adalah sistemnya.
“Jika memang negara sudah dianggap banyak bebannya kenapa pemerintah tidak menurunkan egonya untuk menyudahi pembangunan infrastruktur yang dianggap prestis, salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Lalu dimanakah skala prioritasnya?” lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator PC PMII Jepara, Ghola Mushofi dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya, menolak secara tegas kebijakan kenaikan BBM subsidi, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia minyak dan gas bumi (Migas), meminta pemerintah agar segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran serta mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
“Selanjutnya kepada Pemerintah Kabupaten Jepara, agar membuat kebijakan kepada seluruh petinggi untuk memperbarui Basis Data Terpadu (BDT) sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akurat, juga membuat transportasi publik yang terintegrasi ke desa-desa sebagai solusi kenaikan BBM dan solusi kemacetan Jepara,” sebutnya.
Menanggapi aksi tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan bahwa data yang ada di desa sudah di-update setiap tanggal 20, sehingga tidak perlu khawatir terkait data tersebut.
“Untuk aspirasi yang disampaikan terkait transportasi desa akan kami kaji dan tindak lanjuti,” ucapnya.
Sejauh ini, sambungnya, Pemkab Jepara sudah membantu sekitar 120 orang pekerja di bidang angkutan kota dan desa. Selain itu juga meringankan tarif angkutan laut rute Jepara-Karimunjawa, membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan membantu sektor pertanian.
“Pemda tidak tinggal diam untuk membantu masyarakat Jepara,” tegasnya.
Dirinya juga menyebutkan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk Jepara sebanyak Rp 23 miliar sudah turun berdasar informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu, Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma’arif memberikan tanggapan akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa ke pemerintah pusat.
”Kebijakan BBM subsidi saya sepakat dengan mahasiswa dan kami juga sudah menandatangani tuntutan para mahasiswa tersebut, tapi saya hanya bisa menyampaikan aspirasi kawan-kawan ke pemerintah pusat,” ungkapnya.
Pihaknya juga menekankan pada pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan BSU agar tepat sasaran. “Mari sama-sama kita awasi penyaluran BLT dan BSU agar tepat sasaran dan juga kita perketat pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tidak salah sasaran.” (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)
