SEMARANG, Lingkarjateng.id – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengungkapkan bahwa anggaran untuk normalisasi Sungai Plumbon di Kecamatan Tugu telah disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Diperkirakan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 170 miliar.
“Anggarannya sudah tersedia, namun saat ini masih menunggu pembebasan lahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengentasan banjir di Kota Semarang. Setelah normalisasi Sungai Beringin selesai, kini giliran Sungai Plumbon yang akan dikerjakan, dengan pembebasan lahan dipastikan dimulai pada Desember mendatang,” jelas Mbak Ita sapaan akrabnya, baru-baru ini.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan dibantu oleh Kementerian PUPR dalam proses pembebasan lahan agar proyek ini bisa segera dilaksanakan.
“Kami memastikan bahwa pada Desember tahun ini, proses pembebasan lahan dapat selesai. Sehingga pada awal tahun 2025, proses lelang untuk normalisasi bisa dimulai,” katanya.
Selagi menunggu proses pembebasan lahan, Pemkot Semarang meminta kepada pemangku wilayah untuk mengantisipasi potensi banjir dengan melakukan pembersihan gulma dan pengangkatan sedimentasi di sepanjang Sungai Plumbon.
“Cara serupa sudah diterapkan di Kecamatan Genuk, seperti di Sungai Sringin dan Tenggang. Saya meminta Pak Camat untuk membersihkan gulma dan sedimentasi. Di Genuk, setelah pembersihan, meski hujan deras berlangsung tiga jam, tidak ada genangan,” ungkapnya.
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga telah melakukan penguatan tanggul di beberapa titik rawan di Sungai Plumbon, yang membelah dua kelurahan, yaitu Mangunharjo dan Mangkang Kulon. “Harapannya, penguatan tanggul ini dapat mencegah banjir di wilayah tersebut,” tambah Hevearita.
Sementara itu, Camat Tugu, Abdul Haris, mengakui bahwa normalisasi Sungai Plumbon sangat mendesak dilakukan, mengingat masyarakat sudah beberapa kali mempertanyakan kepastian pelaksanaan proyek tersebut. Ia menyebut warga sudah sangat jenuh dan merasa was-was karena selalu dihantui oleh banjir.
“40 bidang tanah di Kelurahan Mangkang Kulon dan 270 bidang tanah di Kelurahan Mangunharjo sudah didata dan dipastikan akan mendapatkan ganti untung dari pembebasan lahan. Kemungkinan akan ada penambahan ukuran bidang tanah yang dibebaskan, tapi kami pastikan proses ganti untung akan selesai pada Desember. Harapan kami, tahun depan proyek ini sudah bisa dimulai,” tutupnya. (Lingkar Network | Rizky Syahrul Al-Fath – Lingkarjateng.id)