JEPARA, Lingkarjateng.id – Sebagai antisipasi menjaga sektor pertanian agar tidak tertinggal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk melakukan proteksi sektor pertanian. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Junarso.
Menurutnya, proteksi itu bertujuan agar penyiapan sarana dan prasarana pertanian dapat mumpuni serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa lebih maksimal. Dia menjelaskan, dari sisi sarana vital pertanian, kondisi yang dihadapi petani untuk memaksimalkan potensi lahan dalam memproduksi padi sangat berat.
“Dari keseluruhan, sarana irigasi di Jepara hanya 20 persen yang berada dalam kondisi baik. Padahal yang baik ini pun, perlu kita hitung pasti, berapa yang benar-benar ada pasokan airnya. Kita tahu daerah tangkapan air kualitasnya semakin menurun. Jadi setidaknya, perlu dilakukan dorongan agar sarana irigasi yang kondisinya baik mencapai 50 persen,” kata Junarso.
Ia menambahkan, pertanian merupakan sektor strategis. Wilayah Kabupaten Jepara sendiri 26 persen lahannya adalah pertanian. Sedangkan untuk jumlah petani, dia menyebut bisa mencapai 57 ribu jiwa.
“Kalo jumlah petani keseluruhan atau pastinya kita tidak tahu. Tapi kalau indikasinya adalah mereka yang memiliki kartu tani saja, ada segitu (58 ribu jiwa),” ungkap Junarso.
Senada, Anggota Komisi B DPRD Jepara, Chairul Anwar menambahkan, lahan pertanian juga mendapat ancaman alih fungsi lahan akibat kemajuan zaman dan perkembangan industri. Menurutnya, dari segi SDM pun belum terlihat adanya teknologi modern yang dikuasai petani di Jepara.
“Makanya ini perlu dilakukan proteksi agar lahan-lahan produktif bisa aman dari ancaman alih fungsi ke sektor non pertanian,” ujar Chairul.
Sebagai tambahan, saat ini kawasan Jepara Selatan mengalami peralihan sumber ekonomi ke sektor industri secara besar-besaran.
Sebagai wakil rakyat dari wilayah tersebut, Muzaidi yang berasal dari Desa Brantaksekarjati memaparkan, sebelum pabrik-pabrik besar belum menggerus lahan-lahan pertanian di desa-desa produsen beras, upaya proteksi harus segera dilakukan. (Lingkar Network | Koran Lingkar Jateng)
