Demonstrasi besar-besaran jumat kemarin, berakhir pada pembakaran gedung dan fasilitas publik, baik di Jakarta maupun di daerah. Tentu saja situasi ini sangat disayangkan. Analis intelijen, pertahanan dan keamanan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar.
“Kita punya pengalaman panjang, bagaimana demonstrasi berujung pada kerusuhan dan penghilangan nyawa. Kita tidak ingin ini terjadi,” kata analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro.
Pria yang akrab dipanggil Simon ini mengungkapkan indikasi demonstrasi ini mengarah pada pembenturan antar kelompok masyarakat dan negara. “Dapat dikatakan, jangan sampai agenda rakyat ini ditumpangi oleh agenda elit sehingga dapat merubah tatanan demokrasi yang telah kita capai selama ini,” kata Simon.
Simon melihat indikasi itu dapat dilihat dari sejumlah hal. Dan tampakya para pejabat kita kurang sensitif soal ini. Pertama, kondisi ekonomi rakyat dibuat semakin terjepit dengan adanya kebijakan pajak yang semakin tinggi. Pemerintah Pusat, seperti dengan sengaja memaksa pemerintah daerah untuk menaikkan dengan tingginya pajak dan retrubusi daerah dengan mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer daerah. “Ada upaya membuat situasi semakin matang,” kata Simon.
Kedua, demonstrasi yang diagendakan pada Kamis dan Jumat lalu tuntutannya terlalu umum dan sulit dipenuhi, yaitu “Bubarkan DPR” sehingga mudah untuk digeser pada isu yang lain. “Dimana saat ini isunya telah bergeser kepada institusi kepolisian. Dan sangat mungkin akan terbuka isu-isu lain,” kata Simon.
Ketiga, para pejabat publik, baik di eksekutif dan legislatif merespon normatif saja. Ucapan bela sungkawa, permintaan maaf dan sebagainya. Tidak ada kebijakan nyata untuk menjawab keresahan publik, seperti kenaikan gaji, tunjangan, dana dana reses/dapil Anggota DPR. Ataupuan eksekutif tidak secara tegas memberikan jawaban yang menyasar akar persoalan, misalnya meminta pemda untuk tidak menaikkan PBB sekalian mengembalikan DBH sebagaimana semula, mengurangi MBG dan sebagainya. “Tidak ada akar persoalan yang dijawab langsung dengan kebijakan nyata oleh eksekutif dan legislatif kita. Seolah membiarkan suasana yang terjadi sebagai fenomena biasa,” kata Simon.
Keempat, di tengah tiga indikasi di atas, potensi kerusuhan akan terus berlanjut sangat tinggi karena ketidakjelasan respon para pejabat publik kita. Sementara yang berhadapan langsung dengan rakyat adalah aparat kepolisian. Mereka terus menangani situasi demonstrasi di berbagai daerah. Ada indikasi untuk mendelegitimasi peran Polri dengan cara membenturkan Polri dengan demonstran. “Isunya bergeser ke delegitimasi Polri. Padahal tuntutan publik adalah kebijakan DPR dan Pemerintah,” kata Simon.
Simon menyerukan kepada aparat kepolisian yang bertugas di lapangan untuk tetap menjaga soliditas internal dan sinegisitas dengan TNI untuk menjaga situasi tetap kondusif. “Tetap solid, jangan sakiti rakyat, tangani dengan cara cerdas, konsolidasikan informasi intelijen secara akurat dan proporsional,” katanya.
Simon juga menyerukan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dengan cepat dan terbuka terhadap para oknum yang menabrak ojol hingga tewas kemarin. “Polri harus berani melakukan tindakan penyelidikan dan evaluasi menyeluruh terhadap SOP kerja mereka supaya tidak terjadi hal serupa di masa depan” kata Simon.
“Kita semua tidak menginginkan situasi kerusuhan yang terjadi di Myanmar, Thailand, dan negara-negara lain di sekitar kita, juga terjadi di Indonesia. Kita harus saling jaga, selesaikan segala hal secara proporsional. Aparat pertahanan dan keamanan, Polri-TNI-BIN agar tetap menjaga soliditas dan sinergisitas. Respon kasus meninggalnya ojol dengan penyelidikan yang terang benderang, atasi kekecewaan publik terhadap kebijakan dengan kebijakan yang aspiratif dan terang benderang. Kita berada di zaman terbuka, jangan perlakukan rakyat dengan bodoh,” kata Simon.
