SEMARANG, Lingkarjateng.id – Guna menghemat anggaran, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) bakal memperbanyak kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi secara virtual.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Rahmah Nur Hayati, mengatakan bahwa meski ada kebijakan efisiensi anggaran, pihaknya memastikan kinerja aparatur sipil negara (ASN) tetap maksimal.
Dia mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi kepada ASN nantinya akan diperbanyak secara daring atau online. Meskipun nanti tidak ada anggaran untuk kuota internet, ASN bisa memakai paket internet pribadi.
“Misalnya contoh kalau sosialisasi kami bisa dilakukan via Zoom, kalau nggak ada honornya ya dilakoni dewe (pakai data pribadi). Intinya tetep mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan kepegawaian kita,” katanya saat dihubungi pada Kamis, 13 Februari 2025.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jateng, juga telah melakukan sosialisasi secara virtual daripada tatap muka guna menghemat anggaran.
Kepala DP3AKB Provinsi Jateng, Retno Sudewi, mengatakan bahwa pihaknya satu minggu sekali menggelar program edukasi bertajuk Ngopi Penak (Ngobrol Inspirasi Seputar Perempuan dan Anak) secara virtual.
“Itu tidak membutuhkan perjalanan dinas, konsumsi, itu semacam kaya podcast setiap minggu. Kita ada program dengan materi perempuan dan anak,” katanya.
Retno Sudewi menilai bahwa kegiatan secara virtual memang dapat menghemat anggaran. Pasalnya, tidak ada anggaran yang keluar untuk perjalanan dinas dan konsumsi.
“Itu menghemat anggaran juga, tidak perlu konsumsi, tidak perlu perjalanan dinas itu akan kita perbanyak, kita mengikuti Inpres (Instruksi Presiden) ya,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan pihaknya mulai melakukan identifikasi terhadap pos-pos anggaran yang perlu dilakukan efisiensi sembari menunggu petunjuk teknis (juknis) instruksi presiden mengenai efisiensi anggaran.
“Kita sudah mulai berproses mengidentifikasi (pos anggaran) yang mau diefisiensikan,” katanya usai pembukaan Musrenbang 2025 dan konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Selasa, 11 Februari 2025 lalu.
Sumarno mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng sebenarnya sudah lebih dahulu melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran seperti pos perjalanan dinas.
“Dari dulu sudah kita lakukan secara efisien, kalau dulu perjalanan dinas masing-masing daerah bisa menentukan standar sendiri, kami dari Jawa Tengah sudah mengikuti standar Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Sumarno mengungkapkan bahwa pihaknya juga masih mengkaji terkait penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN serta instruksi penghematan sumber daya seperti air atau listrik. (Lingkar Network | Syahril Muadz – Lingkarjateng.id)
