SEMARANG, Lingkarjateng.id – DPRD Jateng menilai meningkatnya angka Covid-19 di Jawa Tengah disebabkan oleh hilangnya rasa kepercayaan masyarakat atas keberadaan Covid-19. Ditambah banyak pejabat dan publik figur yang tidak memberikan contoh dengan baik.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jateng, Joko Hariyanto, melalui sambungan telepon, Jumat (18/2). Dia mengatakan, kebanyakan masyarakat sudah hilang rasa percaya terhadap Covid-19. Sehingga, banyak masyarakat yang abai terkait protokol kesehatan.
“Diakui atau tidak, masyarakat Jawa Tengah, pada umumnya banyak yang sudah tidak percaya dengan Covid-19. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhi,” kata Joko.
Anggota DPRD Jateng Sosialisasikan Bahaya Covid-19
Wakil Ketua Fraksi Demokrat itu menjelaskan, penyebab masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan Covid-19 ada dua faktor. Yakni para petinggi pemerintah negara ataupun tokoh masyarakat yang tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan menilai kebijakan pemerintah yang terkesan plin plan.
“Pertama sikap perilaku para pejabat tinggi negara atau publik figur nasional tidak memberikan contoh yang baik terkait dengan sikap dan perilaku di mata publik terkait dengan kerumunan massa yang dipertontonkan di depan umum,” ungkapnya.
Joko mencontohkan, ketika ada kunjungan presiden Joko Widodo di salah satu daerah, pasti menimbulkan kerumunan yang cukup banyak.
“Contoh ketika Presiden berkunjung ke suatu daerah, perkumpulan masa yang jumlahnya puluhan ribu sengaja atau tidak disengaja telah diketahui publik,” terang dia.
DPRD Jateng Reses di 13 Dapil, Mulai 13 Februari Mendatang
Tidak hanya itu saja, lanjut Joko, seperti para publik figur ternama ataupun para ulama mengadakan suatu acara. Dia menilai pasti akan menimbulkan keramaian yang cukup banyak.
“Contoh kedua konser para artis dan pengajian para alim ulama melakukan hal yang sama tidak ada larangan dan teguran aparat terkait. Hal ini yang dianggap contoh perilaku yang tidak baik,” tegas dia.
Lebih lanjut, Joko menganggap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkesan selalu berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya.
“Yang kedua pejabat negara yang sering kali membuat aturan terkesan plin-plan, hal ini juga contoh tidak baik yang seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Contoh, Menteri Investasi Bapak Luhut memberikan statement secara nasional yang suka berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Hal ini juga yang membuat masyarakat tidak ada yang bisa menjadi panutan,” terang dia.
DPRD Jateng Harapkan KITB Bangkitkan Ekonomi Nasional
Melihat hal tersebut, anggota DPRD Jateng itu menilai bisa berdampak terhadap hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terkait adanya Covid-19. Sehingga, banyak masyarakat yang sudah tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Padahal, peraturan tersebut untuk mengantisipasi masyarakat untuk bisa terjaga dari Covid-19 yang sampai saat ini masih membayangi.
“Hal inilah yang membuat masyarakat tidak percaya dengan aturan PPKM ada ketidakadilan. Yang lemah dihukum berat, yang kuat tetap melenggang tanpa hukuman. Kasak-kusuk di tengah masyarakat sudah terdengar terkait rencana pemberlakuan PPKM yang mendekati hari Raya Idul Fitri akan menimbulkan gejolak yang besar,” ujarnya.
Joko berharap, dengan adanya hal tersebut, pemerintah bisa bisa mengambil keputusan dengan bijak dan juga adil kepada masyarakat. Hal ini untuk menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. (Lingkar Network | Adhik Kurniawan – Koran Lingkar)
