KENDAL, Lingkarjateng.id – Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Kabupaten Kendal mencapai 40 ribu orang pada tahun 2021. Angka yang tinggi tersebut membuat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) Kabupaten Kendal melakukan beberapa inovasi guna percepatan pengurangan angka pengangguran.
Kepala Disperinnaker Kabupaten Kendal, Cicik Sulastri mengatakan, sesuai apa yang menjadi arahan dari Bupati Kendal, agar melakukan terobosan atau inovasi dan berkolaborasi serta bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi angka pengangguran ini.
Upaya yang tengah dilakukan yaitu memfasilitasi para pencari kerja dengan pihak perusahaan di Kawasan Industri Kendal (KIK). “Nanti akan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dalam hal kegiatan pelatihan untuk calon pekerja,” ujar Cicik, Kamis (3/2).
Angka Pengangguran di Kudus Turun 1,76 Persen
Saat ini menurut Cicik, ada 19 perusahaan di KIK yang sudah beroperasi, sedangkan ada 13 perusahaan masih dalam proses. “Tahun 2022 dari jumlah perusahaan yang ada membutuhkan 8.534 ribu tenaga kerja, salah satunya adalah PT Eclat Textile International di bidang garmen,” lanjut Cicik.
Cicik juga menjelaskan, pada awal Januari 2022 lalu Pemkab Kendal dengan PT Eclat Textile International telah menandatangani komitmen bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal. PT Eclat Textile International membutuhkan sebanyak 6.500 orang.
Saat ini baru ada 1.240 karyawan, sedangkan kekurangannya dilakukan secara bertahap di tahun ini. Kekurangan karyawan yang mencapai 5.000 lebih akan diusahakan oleh Pemkab Kendal untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Angka Pengangguran di Kota Semarang Meningkat Sejak 2020
“Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, kami akan memaksimalkan Balai Latihan kerja (BLK) Pemkab Kendal maupun BLK dari swasta di Kabupaten Kendal,” jelas Cicik.
Sementara itu, Bupati Kendal, Dico Ganinduto terkait kebutuhan tenaga kerja saat ini sedang meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk bisa mengadakan pendidikan dan pelatihan. Jika mengandalkan BLK yang dimiliki Pemkab Kendal tentu masih sangat kurang.
“Kami akan memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan meminta bantuan kepada Kementerian Perindustrian untuk membantu pengadaan pendidikan dan pelatihan pada lembaga pelatihan dan keterampilan yang ada di kendal,” ujar Dico. (Lingkar Network | Unggul Priambodo – Koran Lingkar)
