GROBOGAN, Lingkarjateng.id – Bupati Grobogan Sri Sumarni menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk para petani. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Grobogan sebagai lumbung pangan yang lebih baik.
“Kuota pupuk untuk tahun ini untuk jenis urea dari Pusri mencapai 50.000 ton dan ponska hampir 70.000 ton,” kata Bupati Sumarni, beberapa waktu lalu.
Bupati Sumarni menyatakan bahwa, isu kelangkaan pupuk di tingkat petani tidak benar. Sebab, setiap kelompok tani memiliki jatah pupuk bersubsidi sesuai dengan luasan lahan yang digarap.
“Kalau memang ada kesulitan pupuk, silahkan koordinasi dengan kelompok tani dan distributor yang dijembatani oleh Dinas Pertanian. Kalau di Grobogan pupuk sulit, tentu ketahanan pangan tidak akan berhasil,” tegasnya.
Jika petani setempat mengalami kekurangan pupuk, kata dia, tentu Kabupaten Grobogan tidak mungkin bisa menjadi wilayah penyangga pangan tingkat nasional. Dimana, untuk pangan komoditi beras nomor 7, jagung dan kedelai nomor 1.
Bupati Sumarni juga menegaskan, ketika ada kelangkaan pupuk bisa langsung melapor melalui pesan whatsapp pribadinya atau langsung datang ke Dinas Pertanian atau Dinas Perdagangan.
“Ketika ada kelangkaan pupuk, silahkan menghubungi saya langsung dan menyebutkan wilayah mana yang mengalami kekurangan,” jelasnya.
Pihaknya juga menjelaskan, terkadang ada lahan perhutani yang ditanami jagung atau lainnya belum masuk ke Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sehingga, petani yang menggarap lahan tersebut tidak bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Bupati Sumarni juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar kelompok tani hutan, keperluan pupuknya bisa masuk RDKK.
“Sebab, lahan pertanian hutan sangat luas,” ucapnya.
Petani yang sudah mendaftar kartu tani di Kabupaten Grobogan, lanjutnya, hampir 90 persen. Sedangkan peredaran kartu tani mencapai 60 persen. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BRI untuk percepatan pencetakan kartu tani.
“Meski demikian, petani yang belum memiliki kartu tani juga dilayani secara manual untuk yang mau membeli pupuk. Kalau memang ada kekurangan, silahkan berkoordinasi dengan PPL, pengecer pupuk dan pihak terkait lainnya,” paparnya.
Terkait isu kelangkaan pupuk di Kaliceret Desa Panggung, hal itu mungkin dikarenakan banyak lahan pertanian hutan. Kalau memang ada kekurangan, kata dia, ada Distributor yang membawahi Kios Pupuk Lengkap (KPL), kemungkinan KPL membawahi kelompok tani.
“Sebenarnya hamparan itu kan sudah tercakup. Ketika ada kekurangan, dimungkinkan ada warga yang sewa lahan atau beli lahan pertanian yang baru menggarap lahan tersebut. Terkadang orang tersebut tidak memiliki kartu tani, nah hal itu kan harus dikomunikasikan,” terangnya.
Kalau memang kuotanya habis, imbuhnya, petani bisa mengambil alternatif pupuk non subsidi. Pihaknya mengaku kaget, ketika ada kelangkaan pupuk. Sebab, ketika diperiksa di Dinas Pertanian, tentu masyarakat akan ribut.
“Sebab kami juga dekat dengan masyarakat. Mungkin ada penyebab lain, ketika ada petani yang tidak mendapat jatah pupuk. Sebetulnya pengecer, ketika melayani petani yang membeli pupuk dengan kartu tani lebih gampang. Tetapi untuk yang tidak memiliki kartu tani juga tetap dilayani dengan cara manual dan dicatat tentunya,” tutupnya. (Lingkar Network | Ibnu Muntaha – Koran Lingkar)
