JAKARTA, Lingkarjateng.id – Proyek pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di perbatasan Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur akan dilanjutkan. Sebelumnya, pembangunan sempat tertunda karena refocusing anggaran saat pandemi Covid-19.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) membahas kelanjutan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tersebut dengan mengundang sejumlah lembaga Kementerian dan pimpinan daerah untuk rapat koordinasi di Jakarta pada Selasa, 3 Januari 2022.
Bupati Blora, Arief Rohman, bersama Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah pun tampak hadir mengikuti rakor yang dipimpin oleh Direktur Bendungan dan Danau, Airlangga Mardjono. Begitu juga Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Rektor UGM Yogyakarta, hingga perwakilan KLHK, dan Kementerian ATR/BPN.
“Kita pastikan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko akan dilanjutkan. Apalagi sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga pembangunan harus dilanjutkan. Kami berharap proses pembebasan lahannya bisa mulai dilakukan tahun 2023 ini sehingga sesuai timeline nantinya pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027,” ungkap Airlangga Mardjono.
Pihaknya meminta BBWS Bengawan Solo, bersama Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Blora, dan Pemkab Bojonegoro segera menetapkan luasan total lahan terdampak yang harus dibebaskan dan menyusun tahapan pembebasan lahannya melalui beberapa skema.
“Ini sangat komplek, ada tanah hak milik, ada tanah Perhutani, ada tanah wakaf, tanah desa dan lainnya. Harus dipetakan dengan baik agar nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula tanpa menimbulkan polemik. Kita harus mendukung PSN Bendung Gerak Karangnongko ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pemkab Blora Siap Dukung Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko
Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora siap mendukung PSN tersebut.
Kehadiran Bendung Gerak Karangnongko itu diproyeksikan untuk irigasi pertanian, penyediaan air bersih, peningkatan air muka tanah, dan pengurangan potensi banjir wilayah hilir. Pasalnya selama ini Blora bagian Selatan ketika kemarau sering kekeringan.
Hanya saja, Bupati Arief meminta bantuan agar proses pembebasan lahan bisa dikawal bersama dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
“Beda dengan Bojonegoro yang wilayah terdampak lebih banyak kawasan hutan. Sedangkan di Blora banyak permukiman penduduk yang terdampak. Sehingga harus diperhitungkan betul. Setidaknya ada 5 Desa yang nantinya terdampak genangan. Kita minta datanya yang pasti untuk dasar kita melaksanakan sosialisasi di bawah. Akan kita gandeng Forkopimda untuk turun bersama,” ungkap Bupati Arief.
Adapun lima desa yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tersebut diantaranya, Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri. Semuanya berada di wilayah Kecamatan Kradenan.
“Perhitungan awal untuk area genangan wilayah Blora seluas 363,49 Ha. Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 Ha (wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta),” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menyampaikan bahwa dokumen surat menyurat untuk mendukung perizinan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko telah disiapkan. Pihaknya juga siap membantu kelancaran pembebasan lahan.
“Pada dasarnya Bojonegoro siap. Surat menyurat, perizinan juga telah kita buat. Kami berharap Juni nanti bisa mulai tender. Kami siap membantu,” ucapnya singkat.
Tidak hanya untuk Blora dan Bojonegoro saja. Jika proyek ini berhasil, keberadaannya juga akan bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi dan Tuban.
Sebagai bentuk dukungan sinergi pembangunan kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Pemerintah Pusat. Diperkirakan proyek ini akan didanai APBN Pusat dengan nilai Rp 1 triliun lebih. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)
