KUDUS, Lingkarjateng.id – DPRD Kabupaten Kudus memastikan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tidak membebani masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Mukhasiron, menyampaikan bahwa Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang PDRD harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap revisi Perda tersebut tetap relevan dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan Ranperda tentang Perubahan Perda PDRD ini memang targetnya untuk meningkatkan pendapatan daerah, apalagi jika terdapat pemotongan dana TKD. Akan tetapi, harapan kami regulasi ini tidak membebani masyarakat,” katanya.
Ia menyebut bahwa peningkatan pendapatan daerah bisa dilakukan melalui optimalisasi aset daerah. Menurutnya, masih banyak aset daerah di Kabupaten Kudus yang bisa dikembangkan untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah.
“Saat kami melakukan pembahasan, aset-aset daerah di Kabupaten Kudus itu banyak yang sebenarnya memiliki potensi dikembangkan untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah,” ucapnya.
Melalui regulasi baru ini nanti, kata Mukhasiron, diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) tetap bisa meningkat tanpa membebani masyarakat.
“Dalam pembahasan Ranperda ini, kami juga memperhatikan daya beli masyarakat yang kini masih mengalami penurunan. Kemudian situasi ekonomi nasional maupun global yang masih menunggu stabilitas politik ekonomi juga ikut jadi perhatian,” sebutnya.
Dalam rancangan perubahan tersebut, terdapat sejumlah substansi yang menjadi perhatian, mulai dari penyesuaian ketentuan pajak daerah berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat hingga penyempurnaan pengaturan objek dan tarif pajak serta retribusi daerah.
Meski membuka peluang optimalisasi penerimaan dari berbagai sektor, Mukhasiron arah regulasi baru tersebut tetap disusun secara proporsional. Menurutnya, peningkatan PAD harus berjalan seimbang dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Kita harus bisa melihat lebih objektif supaya aset daerah yang ada itu dimaksimalkan tanpa membebani masyarakat,” tegasnya.
Mukhasiron mengungkapkan bahwa saat ini proses pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda PDRD masih dalam tahap harmonisasi. Ia menyebut, proses pembahasan Ranperda ini membutuhkan proses yang panjang karena perlu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kemendagri RI.
“Kami upayakan pembahasan Ranperda Perubahan Perda PDRD bisa selesai secepatnya. Selama ini, pembahasan Ranperda ini kami lakukan secara komprehensif agar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
Jurnalis: Nisa Hafizhotus S.
Editor: Muslichul Basid





























