BLORA, Lingkarjateng.id – Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Blora masih menghadapi sejumlah hambatan menjelang akhir 2026. Dari total 295 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program, sebanyak 62 titik hingga kini belum memiliki bangunan koperasi.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora, Kiswoyo, mengungkapkan bahwa pembangunan fisik telah terealisasi di 233 titik. Sementara itu, puluhan lokasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian berbagai persoalan sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.
Ia mengungkapkan hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan ketersediaan lahan, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, hingga lokasi yang belum memenuhi persyaratan teknis pembangunan gerai.
“Beberapa desa/kelurahan masih menghadapi persoalan status kepemilikan dan legalitas tanah. Lahan yang tersedia belum seluruhnya memiliki kejelasan administrasi, perizinan, maupun proses penggunaan aset,” jelas Kiswoyo, Selasa, 17 November 2026.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Kiswoyo menyebut sejumlah pemerintah desa dan kelurahan mulai mengupayakan alternatif lahan. Beberapa opsi yang dijajaki antara lain pemanfaatan tanah milik Perhutani, aset badan usaha milik negara (BUMN), serta aset Pemerintah Kabupaten Blora.
Persoalan geografis turut memengaruhi pelaksanaan program tersebut. Dua desa di Kecamatan Kradenan, yakni Desa Nginggil dan Ngraho, menjadi contoh wilayah yang menghadapi kendala akibat rencana pembangunan Bendungan Karangnongko.
Selain keterbatasan lahan dan persoalan administrasi, terdapat pula wilayah yang sudah memiliki tanah, tetapi lokasinya dianggap kurang mendukung operasional koperasi.
Menurut Kiswoyo, aspek strategis dan kelayakan teknis menjadi pertimbangan penting agar gerai KDKMP nantinya dapat menjalankan aktivitas usaha secara optimal.
Menanggapi kondisi tersebut, pihaknya menyiapkan langkah pendataan ulang terhadap desa dan kelurahan yang belum memiliki bangunan. Proses verifikasi dan validasi (verval) akan dilakukan untuk memastikan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
“Langkah berikutnya dengan memfasilitasi pencarian lahan alternatif serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Terutama dengan instansi maupun pihak yang memiliki kewenangan atas aset tanah yang berpotensi dimanfaatkan,” ujarnya.
Kiswoyo menambahkan, penentuan lokasi pembangunan selanjutnya akan mempertimbangkan kesiapan lahan dan kelayakan lokasi. Skema prioritas tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan sekaligus meminimalkan kendala di lapangan.
Di sisi lain, pihaknya juga menekankan bahwa keberhasilan program KDKMP tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang berhasil didirikan.
“Jadi, keberadaan koperasi tidak sekadar menghadirkan bangunan, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan,” tandasnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Muslichul Basid































