KENDAL, Lingkarjateng.id – Menyandang gelar dokter, Titik Wahyuningsih tetap konsisten peduli terhadap kesehatan masyarakat meski kini duduk di kursi DPRD Kabupaten Kendal periode 2024-2029.
Titik yang meniti karie politik melalui Partai Golkar tetap menjalankan kiprahnya di bidang kesehatan dengan rutin menggelar pengobatan gratis bagi masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) yang meliputi Kecamatan Cepiring, Kangkung, dan Rowosari.
Selain itu, Titik aktif menjalankan tugasnya di Komisi C DPRD Kendal. Berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait infrastruktur dan kesejahteraan warga menjadi fokus perhatiannya.
Sebagai wakil rakyat, kata Titik, dirinya berkomitmen terus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah kebutuhan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta infrastruktur jalan di wilayah pedesaan.
“Sebagai anggota dewan di Komisi C, saya akan terus membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terutama terkait RTLH dan perbaikan infrastruktur jalan yang masih dibutuhkan warga,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima pada Selasa, 10 November 2026.
Ia mencontohkan kondisi sejumlah ruas jalan di Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, yang hingga kini masih ditemukan jalan berlubang dan membutuhkan penanganan.
Menurutnya, perbaikan jalan menjadi kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat sehari-hari.
“Di Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, masih banyak jalan berlubang. Saya terus mendorong Bupati Kendal agar jalan-jalan tersebut bisa segera diperbaiki,” ujar Titik.
Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah pembangunan infrastruktur jalan yang telah direalisasikan Pemerintah Kabupaten Kendal. Di antaranya perbaikan jalan di kawasan Sendang Sikucing dan Dusun Tawang.
“Alhamdulillah, tahun kemarin jalan di Sendang Sikucing sudah diperbaiki, kemudian Dusun Tawang juga sudah diperbaiki. Harapannya, ke depan semakin banyak infrastruktur jalan yang mendapat perhatian dan diperbaiki oleh Pemkab Kendal,” tambahnya.
Selain infrastruktur, Titik juga menyoroti persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menilai, proses penentuan penerima bantuan perlu terus didorong agar benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, masih terdapat persoalan dalam pengelompokan desil kesejahteraan yang berpotensi menyebabkan warga kurang mampu tidak lagi menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
“Ini juga akan terus kita dorong agar penentuan penerima BPJS PBI lebih tepat sasaran. Masa ada warga yang kondisi rumahnya sudah reot, bahkan mau ambruk, tetapi masuk desil 7. Ini tentu perlu menjadi perhatian dan dievaluasi,” tegasnya.
Ia berharap, melalui pengawalan aspirasi masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah daerah, berbagai persoalan yang dihadapi warga, mulai dari layanan kesehatan, bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur, dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. (adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa
