PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi (Rakortek) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting se-Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) di Hotel Novotel Semarang, Selasa, 22 September 2026.
Kegiatan yang digelar Sekretariat Wakil Presiden bersama BKKBN dan Pemprov Jateng ini memperkuat sinergi pusat–daerah guna mencapai target nasional prevalensi stunting 14,2 persen pada 2029. Seluruh pemkab/kota se-Jawa Tengah turut menandatangani komitmen bersama penurunan stunting.
Sukirman menyampaikan penanganan stunting di Kabupaten Pekalongan sejauh ini menunjukkan tren positif berkat kerja sama lintas pihak. Angka penurunan berjalan signifikan, sehingga fokus ke depan adalah melanjutkan dan memperkuat program yang sudah berjalan.
“Program stunting ini sudah dikeroyok ramai-ramai, diupayakan bersama seluruh pemangku kepentingan. Kabupaten Pekalongan cukup berhasil karena angka penurunannya cukup signifikan. Kita tinggal melanjutkan dan memperkuat program yang ada,” ujar Sukirman.
Menyambut arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi soal strategi ATM (Amati, Tiru, Modifikasi), Sukirman menyatakan siap mengadopsi praktik unggul daerah lain seperti Kabupaten Demak dan Semarang. Penerapannya tetap disesuaikan dengan kearifan lokal, kemampuan anggaran, serta kondisi infrastruktur setempat agar hasilnya tepat sasaran.
“Segala sesuatu yang baik, apalagi arahan dari Pak Gubernur, pasti akan kita laksanakan contohnya. Namun tentu saja situasi lokal, kearifan lokal, ketersediaan anggaran, dan infrastruktur tetap kita pertimbangkan lalu dikolaborasikan,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mendorong seluruh kabupaten/kota menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan stunting secara bersama-sama, tidak bertele-tele namun tetap dievaluasi setiap triwulan.
Ia juga menegaskan perlunya basis data yang valid dan akurat di setiap daerah, setara ketelitiannya dengan data penanganan COVID-19, agar program benar-benar berorientasi pada hasil, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan.
“Kita tidak punya namanya database stunting. Saya ingin data stunting di seluruh kabupaten/kota valid, seperti data pelacak COVID. Saya takut itu hanya berorientasi kegiatan, bukan hasil. Jadi saya minta harus ada hasilnya, yang nanti dijadikan pembelajaran bagi daerah lain,” tegas Luthfi.
Keberhasilan penurunan stunting, lanjutnya, sangat bergantung pada tata kelola kolaboratif yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa. Kerja sama menyeluruh inilah yang akan dijadikan acuan dalam menyusun SOP bersama.
“Saya yakin keberhasilan itu ada pada tata kelola kolaboratif, semua bergerak, dari camat hingga warga desa. Inilah yang kita jadikan contoh dan pedoman bersama,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Muslichul Basid
