PATI, Lingkarjateng.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pati menyoroti capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2025.
Ketua Fraksi PKB, Muntamah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menjadikan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi agar mampu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Fraksi PKB menegaskan pembahasan Raperda ini tidak boleh hanya (sebatas/red) revisi evaluasi tahunan,” ujarnya baru-baru ini.
Menurutnya, berbagai masukan dari seluruh fraksi harus ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar dibahas dalam rapat.
Pihaknya meyakini di bawah kepemimpinan Plt Bupati Risma Ardhi Chandra, Pemkab Pati mampu memperbaiki tata kelola keuangan dan menindaklanjuti catatan BPK.
“Ini penting untuk evaluasi keuangan rakyat. Meskipun laporan keuangan sudah disusun secara substansial tetapi masih terdapat catatan, harus ditingkatkan,” imbuhnya. (Adv)
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
Editor: Sekar
