SEMARANG, Lingkarjateng.id – Sebanyak 5.124.243 unit kendaraan di Jawa Tengah masih menunggak pajak hingga akhir 2025 dengan nilai tunggakan pajak mencapai sekitar Rp3,759 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Muhamad Masrofi, mengatakan total kendaraan yang beroperasi di 35 kabupaten/kota ada sekitar 17 juta unit. Rinciannya, 4.558.563 kendaraan roda dua dan 546.780 kendaraan roda empat, dengan total piutang atau jumlah masyarakat yang belum membayar pajak ada Rp3,759 triliun.
“Dari rotal 17 juta itu, aktif hanya sekitar 12 juta. Jadi 5.124.243 kendaraan menunggak pajak per Desember 2025, roda dua 4.558.563 unit dan roda empat 546.780 unit,” ungkap Masrofi di kantornya.
Lebih rinci, tunggakan pajak kendaraan 5.124.243 unit sekitar Rp2,881 triliun, kemudian opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) atau bagian kabupaten/kota mencapai Rp877,7 miliar. Lalu, piutang atau jumlah masyarakat yang belum membayar pajak ada Rp3,759 triliun.
Masrofi menyebut Kota Semarang tercatat memiliki tunggakan piutang pajak kendaraan tertinggi se-Jateng, yakni sekitar Rp490 miliar dari total 473.257 unit kendaraan.
Piutang pajak kendaraan tinggu juga ada di Kabupaten Banyumas Rp162 miliar, Kabupaten Cilacap Rp158 miliar, Kabupaten Brebes Rp147 miliar, Kabupaten Semarang Rp135 miliar, dan Kabupaten Tegal sebanyak 133 miliar.
Menurut Masrofi, pajak kendaraan menyumbang postur paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Rp3,759 triliun pajak yang belum dibayarkan sangat berdampak pada penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau pendapatan kurang, pembiayaan pembangunan juga berkurang. Salah satu pembiayaan dari APBD itu untuk pelaksanaan pembangunan Jateng, termasuk infrastruktur jalan,” terangnya.
Bapenda Jawa Tengah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kemudahan layanan pembayaran pajak yang disediakan pemerintah. Selain untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara, kepatuhan membayar pajak kendaraan juga menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Pihaknya juga berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan dapat terus meningkat sehingga pendapatan daerah dapat lebih optimal dan pembangunan di Jawa Tengah dapat berjalan sesuai target.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Ulfa
