SEMARANG, Lingkarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia meningkatkan kontribusinya dalam memperkuat perekonomian daerah melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penguatan sektor pangan.
Hal itu disampaikan Luthfi saat membuka Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut Luthfi, BPD memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena berperan langsung dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Di Jawa Tengah, jumlah UMKM mencapai sekitar 4,2 juta unit usaha, dengan mayoritas atau sekitar 3,2 juta merupakan usaha mikro.
Ia menekankan pentingnya kehadiran perbankan daerah untuk menyediakan akses modal yang mudah dan terjangkau agar masyarakat tidak bergantung pada pinjaman ilegal maupun rentenir.
“Perbankan daerah harus hadir memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau agar masyarakat tidak terjerat pinjaman online maupun rentenir,” ujarnya.
Luthfi menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah dapat menjadi instrumen efektif dalam membantu pelaku usaha kecil mengembangkan usahanya. Selain menjadi penopang ekonomi masyarakat, sektor UMKM juga dinilai memiliki daya tahan yang kuat menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Selain mendorong penguatan sektor UMKM, Luthfi juga meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama terkait ketersediaan pasokan dan kestabilan harga bahan pangan.
Ia mencontohkan komoditas bawang merah asal Brebes dan cabai yang selama ini masih menghadapi persoalan distribusi serta fluktuasi harga di pasaran. Karena itu, diperlukan langkah bersama untuk memastikan pasokan dan harga tetap terkendali.
Menurutnya, penguatan ekonomi daerah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia.
“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di wilayah kita,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI), Mas’ud Said, menyampaikan bahwa BPD memiliki peran signifikan dalam industri perbankan nasional. Saat ini total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara 10 persen dari keseluruhan aset perbankan nasional.
Di kesempatan yang sama, Komisaris Utama Bank Jateng Adnas menegaskan pentingnya penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, inovasi, dan kolaborasi antarlembaga agar BPD mampu terus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jurnalis: Humas Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
