SEMARANG, Lingkarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung menemui massa buruh dan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jumat, 1 Mei 2026.
Kehadiran gubernur di tengah massa aksi menjadi upaya meredam ketegangan sekaligus membuka ruang dialog. Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan May Day yang digelar serikat buruh dan pekerja di berbagai daerah, dengan beragam kegiatan seperti jalan sehat, anjangsana, hiburan hingga penyampaian aspirasi.
“Terima kasih bahwa pelaksanaan May Day di 35 kabupaten/kota berjalan tertib dan aman. Rasa aman merupakan salah satu investasi di Jawa Tengah. Rasa aman ini akan menambah kepercayaan publik terhadap Jawa Tengah,” kata Gubernur Luthfi saat berbicara di depan massa aksi.
Ia menegaskan, peringatan May Day bukan sekadar seremoni, melainkan momentum bagi buruh untuk mengawal hak dan kewajiban mereka.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, telah menjalankan sejumlah program yang berpihak kepada buruh. Di antaranya pembentukan ratusan koperasi karyawan dan fasilitas penitipan anak (daycare) untuk membantu pemenuhan kebutuhan pekerja.
Selain itu, terdapat insentif transportasi melalui layanan Trans Jateng serta dukungan program perumahan buruh yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
“Buruh adalah embrio dalam membangun Jawa Tengah. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya. Selamat Hari Buruh Internasional. Semoga buruh kita satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama-sama. Hidup Buruh!” katanya.
Tak hanya menyapa massa, Luthfi juga menerima perwakilan buruh untuk berdialog secara langsung dan menyampaikan aspirasi mereka.
“Semua saya terima, saya akomodir, saya berikan semangat. Kita punya desk tenaga kerja, punya Polda Jateng yang siap mengawal, berikut penegakan hukum apabila terjadi hak dan kewajiban buruh yang tidak terpenuhi,” katanya.
Dalam dialog tersebut, berbagai isu disampaikan, mulai dari tuntutan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), perbaikan infrastruktur jalan menuju tempat kerja, hingga penyediaan transportasi antar-jemput bagi pekerja di sektor padat karya.
Selain itu, buruh juga menyoroti penghapusan sistem outsourcing, penegasan aturan bagi tenaga kerja disabilitas di perusahaan dan BUMD, serta peningkatan pengawasan terhadap perusahaan media.
Dari kalangan mahasiswa, muncul tuntutan terkait akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi anak buruh serta penolakan rencana penghapusan program studi yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut melalui koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait.
Sumber: Humas Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
