KAB.SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) 2026 akan berimbas pada Dana Desa (DD).
Sebagaimana diketahui, Dana Desa (DD) ini adalah dana yang ditujukan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan, dari APBN yang disalurkan melalui APBD.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Hamong Projo Kabupaten Semarang, Samsudin yang baru saja dikukuhkan untuk periode 2025-2028 itu mengungkapkan bahwa, dari informasi yang ia terima pemangkasan Dana Desa dari TKD itu mencapai Rp 31 miliar.
Sehingga, ia yakin dengan adanya pemangkasan tersebut akan berdampak, khususnya di bidang infrastruktur.
“Yang jelas berdampak itu pembangunan di bidang infrastruktur di desa-desa ketika DD ini juga dipangkas,” katanya, di Rest Area Sumogawe Valley, Getasan, Kabupaten Semarang, Senin, 27 Oktober 2025.
Ia menjelaskan ketika adanya pemangkasan DD, maka akan ada penyesuain-penyesuaian di APBDes.
“Karena jelas dengan adanya pemangkasan sampai dengan Rp 31 miliar ini maka akan ada penghematan yang kami lakukan,” ungkapnya kembali.
Penyesuaian APBDes dilakukan di berbagai sektor, mengingat Dana Desa juga digunakan untuk mendukung beroperasinya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
“Belum lagi, Dana Desa juga selama ini digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia tidak memungkiri penyesuaian anggaran akan memicu reaksi masyarakat.
“Pengurangan dana ini akan langsung berdampak pada pembangunan infrastruktur, jelas ini akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” imbuhnya.
Sebab, kata dia, usulan pembangunan ditampung melalui musyawarah dusun dan Musrenbangdes.
Menyikapi ini, pihaknya akan melakukan sosialisasi melalui Badan Pemusyawarahan Desa (BPD).
“Kami jelas akan beri pemahaman ke masyarakat, khususnya soal pemangkasan Dana Desa ini,” katanya kembali.
Sementara Bupati Semarang, Ngesti Nugraha berharap seluruh pengurus dan anggota dari Hamong Projo ini bisa semakin kompak.
“Kami harap juga para kades di Hamong Projo ini bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Termasuk juga menjaga kondusifitas Kabupaten Semarang untuk percepatan pembangunan melalui penggunaan anggaran yang baik,” pungkasnya.
Jurnalis: Hesty Imaniar
Editor: Sekar S
