REMBANG, Lingkarjateng.id – Kabupaten Rembang diproyeksi menjadi Kota Inflasi di 2024. Di mana Kota Garam terpilih sebagai sampel pengamatan inflasi nasional bersama 149 kabupaten/kota di Indonesia.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Statistik (BPS) Kabupaten Rembang, Teguh Iman Santoso saat Focus Group Discussion (FGD) “Memahami Inflasi Kini dan Nanti” di salah satu hotel di jalan pantura, Kamis, 14 Desember 2023.
Iman menyampaikan, di Jawa Tengah ada 9 Kabupaten/Kota yang menjadi sampel pengamatan inflasi nasional di 2024. Meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal.
“Di Jawa Tengah awalnya 6 (Kabupaten/Kota), kemudian ditambah 3. Jadi yang bersama Rembang ada Wonogiri dan Wonosobo. Kita menjadi salah satu titik pengamatan apakah pergerakan barang-barang di Indonesia seperti apa. Kita menjadi salah satu objek penelitian,” jelasnya.
Dirinya mengungkapkan, selama ini Kabupaten Rembang masih bergabung dengan Kabupaten Kudus dalam pengamatan inflasi nasional. Sehingga, pengamatan inflasi hanya dominan menggambarkan kondisi di Kabupaten Kudus. Namun tahun depan, Kabupaten Rembang akan dilakukan pengamatan secara mandiri.
“Mudah-mudahan dengan adanya indikator ini kita bisa mengeksekusi kebijakan yang diperlukan. Dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak menggambarkan kondisi di Kabupaten Rembang,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin menyebutkan data inflasi Kabupaten Rembang di tahun 2022 sebesar 2,5 persen. Kemudian di tahun 2023 inflasi sebesar 1,19 persen sampai 1,65 persen.
Sementara menurut standar, lanjut dia, batas tertinggi yang ditetapkan adalah sebesar 3 persen. Sementara batas terendah sebesar 1 persen.
“Kalau melihat data tersebut, maka Kabupaten Rembang tingkat inflasinya masih dalam tingkat rendah. Tapi kalau terlalu rendah juga tidak bagus. Karena kemampuan belanja masyarakat akan berdampak pada IPM (Indek Pembangunan Manusia),” imbuhnya.
Jika Kabupaten Rembang berhasil mengendalikan inflasi dan menyandang kota inflasi, kata dia, maka akan mendapat keuntungan berupa insentif fiskal. Seperti insentif fiskal yang diperoleh Kabupaten Kudus di tahun lalu sebesar Rp. 10 miliar.
“Bukan hanya mengejar nanti kita mendapat insentif fiskal, akan tetapi ketika inflasi terkendali, maka masyarakatnya juga akan sejahtera. Bukan pontang-panting terkait masalah kemampuan untuk belanja tidak bisa,” pungkasnya. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Lingkarjateng.id)
