DEMAK, Lingkarjateng.id – Bupati Demak Eisti’anah menyatakan Desa Mlaten, Kecamatan Mijen dinyatakan batal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahap II Tahun 2023 sehingga posisi kepala desa (kades) akan diisi penjabat kades yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak.
“Pilkades tahap II ini ada sebanyak 54 desa di Kabupaten Demak. Desa Mlaten nantinya akan diisi oleh Pj ASN,” jelas Bupati, saat ditemui di Demak, Jumat 6 Oktober 2023.
Terdapat 54 desa yang mengadakan Pilkades Serentak Tahap II Tahun 2023 pada Minggu, 8 Oktober 2023. Diantaranya Desa Kebonbatur, Bandungrejo, Tamansari, dan Wringinjajar di Kecamatan Mranggen.
Kemudian Desa Jragung, Karangawen, dan Brambang di Kecamatan Karangawen. Desa Blerong, Sarirejo, Pamongan, Sukorejo, Gaji, Krandon, Temuroso, Guntur, dan Sidoharjo di Kecamatan Guntur.
Desa Purwosari, Kecamatan Sayung. Desa Grogol, Klitih, Batu, Rejosari, Wonoagung, Wonokerto di Kecamatan Karangtengah. Desa Doreng, Karangrowo, Lempuyang, dan Kendaldoyong di Kecamatan Wonosalam.
Desa Botosengon, Jerukgulung, Kuwu, dan Dempet di Kecamatan Dempet. Desa Sambiroto di Kecamatan Gajah. Desa Cangkring, Ketanjung, Bandungrejo, dan Kotakan di Kecamatan Karanganyar.
Desa Pecuk dan Mijen di Kecamatan Mijen. Desa Kalikondang, Kecamatan Demak. Desa Jatimulyo, Sumberejo, Kembangan, Karangrejo, Margolinduk, Tridonorejo, Tlogoboyo dan Wonosari di Kecamatan Bonang.
Desa Ngawen, Kenduren, Bungo, Mutihwetan, dan Kendalasem di Kecamatan Wedung. Desa Werdoyo dan Mangunrejo di Kecamatan Kebonagung.
Demi menciptakan kondusifitas dalam Pilkades Serentak Tahap II, Bupati Demak Eisti’anah menugaskan unsur TNI-Polri untuk mengamankan daerah yang rawan.
“Kita sudah memetakan sebelumnya, tapi kami akan lebih banyak menurunkan pasukan yang memang di daerah itu rawan,” ucap Bupati Demak Eisti’anah.
Tak hanya itu, kata Bupati, pihaknya bersama dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) akan terjun langsung untuk melakukan monitoring dalam pelaksanaan Pilkades Tahap II.
“Nanti kita bersama forkopimda dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait nanti kita sebar dan akan memonitoring agar pelaksanaannya lancar dan sukses tanpa ekses,” ujarnya. (Lingkar Network | M Burhanuddin Aslam – Lingkarjateng.id)
