PATI, Lingkarjateng.id – Masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih semrawut atau tidak tepat sasaran di tingkat desa. Hal ini pun mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Anggota DPRD Pati, Wisnu Wijayanto, merasa malu jika membahas masalah DTKS. Pasalnya, banyak data yang masuk ke dalam DTKS adalah masyarakat dengan kategori mampu dan mempunyai rumah tinggal sangat layak.
“Saya mau protes saat minta bantuan (untuk warga miskin) malah merasa malu. Karena di situ dipaparkan “Ini, lho, yang dimasukkan rumahnya bagus-bagus pak” fotonya ada semua,” ungkapnya.
Ironisnya, saat Ketua Komisi D DPRD Pati ini melakukan cross check data ke Dinas Sosial (Dinsos), pihak Dinsos juga membenarkan data yang masuk di DTKS adalah masyarakat dengan ekonomi mampu.
Wisnu mengungkapkan pihak Dinsos Pati tidak berani melakukan verifikasi faktual (verfal) lantaran takut jika diprotes bahkan di demo para Kades.
“Setelah itu kami ketemu dengan Dinsos Pati bilangnya apa, “Aku gak verfal, karena wedi digeruduk petinggi,”” sambungnya.
Untuk memecahkan permasalahan tersebut, politisi partai Gerindra ini akan mengajak para kepala desa bertemu secara langsung untuk diskusi supaya DTKS bisa dimaksimalkan dan warga miskin dapat menerima haknya.
Permasalah DTKS ini menurut Wisnu harus segera diselesaikan mengingat ketidakadilan penerimaan seringkali membuat keresahan di dalam masyarakat.
“Tinggal sekarang mereka (pemdes) berani verfal ndak? Nanti kita ketemukan dengan Dinsos biar difasilitasi Pak Camat,” pungkasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
