KUDUS, Lingkarjateng.id – Harga LPG nonsubsidi mulai merangkak naik sejak bulan Januari lalu, menurut keterangan salah satu Agen LPG di Kudus, kenaikan tersebut menyebabkan penjualan LPG nonsubsidi mulai menurun.
“Sekarang untuk LPG nonsubsidi peminatnya mulai menurun, dulu dalam waktu 2 hari sekali bisa menjual 10 tabung. Namun, sekarang 10 tabung terjual dalam waktu satu minggu,” kata Samsul Falak Noor (60), salah satu Agen LPG di Kudus saat di temui Lingkarjateng.id pada (07/03).
Menurutnya, saat ini masyarakat yang biasanya menggunakan LPG nonsubsidi mulai beralih menggunakan LPG subsidi 3 kilogram, karena harga LPG nonsubsidi mulai naik. “Saya biasanya nyetok untuk pengecer, UMKM, dan Perorangan atau rumah tangga,” tuturnya.
LPG Non Subsidi di Pati Tembus Rp 200 Ribu
Samsul juga mengaku bahwa harga LPG nonsubsidi mulai mengalami peningkatan sejak bulan Januari lalu. “Untuk gas nonsubsidi yang 5 kilogram harga jualnya dulu Rp 65 ribu. Pada bulan Januari terjadi kenaikan sebesar Rp 10 ribu dan sekarang harga jualnya menjadi Rp 85 ribu,” jelasnya.
Hal yang sama juga terjadi pada LPG 12 kilogram, harga awal LPG 12 kilogram sebesar Rp 140 ribu, lalu pada bulan Januari mengalami kenaikan menjadi Rp 145 ribu, dan saat ini harga LPG 12 kilogram meroket naik menjadi Rp 185 ribu.
Lain halnya dengan LPG melon atau LPG 3 kilogram, ia mengatakan LPG melon tidak terjadi kenaikan harga dan stoknya masih aman. “Untuk yang gas melon atau subsidi masih sama harganya yakni Rp 17 ribu, dan stoknya juga masih lancar,” imbuhnya.
Gas Non Subsidi Naik, Pengusaha di Kendal Ketar-Ketir
Kenaikan harga LPG ini membuat Samsul mengurangi stok penjualan untuk LPG nonsubsidi. Hal ini dikarenakan daya jualnya yang mulai menurun. “Kalau biasanya saya nyetok 30 Gas LPG nonsubsidi setiap minggunya, sekarang hanya 10 tabung saja,” jelasnya.
Ia berharap kedepannya agar pemerintah menghapus program subsidi LPG dan ia lebih menyarankan untuk penyetaraan harga LPG agar tidak ada oknum yang melakukan permainan harga. “Karena selama ini saya merasa LPG subsidi tidak tepat sasaran, karena banyak orang yang ekonominya tergolong tinggi juga membeli LPG subsidi,” paparnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi, dan Perlindungan Dinas Perdagangan Kudus, Imam Prayitno, tidak tepat sasarannya pembeli LPG subsidi dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur. “Selama ini hanya imbauan saja, tetapi aturannya tidak ada. Jadi, pihak kita tidak bisa melakukan pengawasan terkait hal itu,” jelasnya.
Ia pun mendukung jika kedepannya Pemerintah berencana untuk membuat aturan terkait pendistribusian LPG subsidi, agar pengawasannya jelas. “Saya mendukung. Kalau perlu yang subsidi ditiadakan, karena saat ini belum ada regulasi yang jelas dalam pendistribusiannya. Jika yang subsidi masih ada, sebaiknya mekanismenya harus tertutup seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), jika dilakukan seperti BLT itu tidak masalah,” pungkasnya. (Lingkar Network I Falaasifah l Lingkarjateng.id).
