Kota Pekalongan (lingkarjateng.id) – Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid, secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pria yang akrab disapa Aaf ini menilai bahwa kebijakan WFH berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran ASN secara langsung di kantor sangat penting untuk memastikan layanan berjalan optimal dan responsif.
“Saya termasuk yang tidak setuju dengan WFH ASN,” ujarnya dengan tegas usai menghadiri acara groundbreaking pembangunan kantor Wali Kota, Setda, dan DPRD di Halaman Setda, Rabu (1/4/2026).
“Iya keenakan ASN nanti, tidak bekerja dan berangkat kantor melakukan pelayanan secara langsung ke masyarakat tapi gaji tidak dipotong, masih utuh,” sambungnya.
Aaf mengungkapkan bahwa, jika tujuan utama Pemerintah Pusat mengkaji kebijakan WFH adalah untuk penghematan energi dan bahan bakar minyak (BBM), maka hal itu bisa disiasati dengan cara lain yang lebih relevan diterapkan di daerah seperti Kota Pekalongan.
Ia mengusulkan ASN tetap bekerja dari kantor, namun mulai membiasakan penggunaan moda transportasi ramah lingkungan pada hari-hari tertentu. Menurutnya, langkah ini tidak hanya mendukung efisiensi energi, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan.
“Mending kalau kita mau hemat energi, BBM dan sebagainya tetap ngantor, tapi di hari-hari tertentu opsinya bisa jalan kaki, naik angkutan umum, ataupun bersepeda,” tuturnya.
Aaf juga menegaskan bahwa, meskipun kebijakan WFH masih dalam tahap pengkajian oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tetap memiliki ruang untuk menentukan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi wilayahnya.
Ia menilai kondisi geografis Kota Pekalongan yang relatif kecil dan mudah dijangkau menjadi alasan kuat untuk tidak menerapkan WFH secara luas. Hal ini berbeda dengan kota-kota besar yang memiliki jarak tempuh antarlokasi cukup jauh dan kompleks.
“Kondisi geografis di Kota Pekalongan masih sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kota besar seperti Jakarta, Semarang, atau Surabaya yang jarak antar lokasinya sangat berjauhan,” paparnya.
Menurutnya, sejauh ini hanya kantor Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) yang lokasinya relatif lebih jauh, sementara sebagian besar instansi lainnya masih sangat memungkinkan dijangkau oleh ASN dengan bersepeda atau berjalan kaki.
Aaf kembali menegaskan bahwa penerapan WFH adalah opsi terakhir untuk dipertimbangkan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Ia justru melihat semangat ASN untuk tetap bekerja di kantor cukup tinggi, bahkan mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan.
“WFH itu menjadi opsi terakhir untuk saya. Kalau Kota Pekalongan itu kota kecil, saya rasa masih bisa ASN untuk bersepeda,” tandasnya.
“Dari ASN tidak ada penolakan, justru mereka setuju. Dengan dorongan ini, diharapkan mereka tetap menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus berkontribusi dalam upaya penghematan energi dan pelestarian lingkungan melalui perubahan pola transportasi ASN,” pungkasnya***
Editor : Fian
