KENDAL, Lingkarjateng.id – Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal pada Minggu, 11 September 2022.
Didampingi Direktur Jendral Perikanan Tangkap, Muhammad Zaeni, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi berserta jajaran, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, Kapolres Kendal, AKBP Jamal Alam, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal, Hudi Sambodo.
Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono bersama rombongan itu dilakukan dalam rangka melihat langsung situasi di PPP Tawang terutama pasca adanya kenaikan harga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kegiatan juga dilanjutkan dengan pengecekan dermaga, peninjauan SPBU Nelayan Tawang dan berdialog dengan ketua FKUB serta warga yang berada di sekitar lokasi kunjungan.
Kunjungan kerja itu dilakukan dalam rangka melihat langsung situasi di PPP Tawang terutama pasca adanya kenaikan harga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pihaknya berkomitmen untuk terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Sedangkan untuk skala industri, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.
“Koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif kita lakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,” ungkapnya.
Menanggapi kelangkaan BBM di kalangan nelayan, ia menyebutkan bahwa Pertamina akan memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan. Begitu pula dengan isu kenaikan harga BBM, pihaknya akan terus mengupayakan agar Pertamina memberikan harga terbaik untuk nelayan.
“Untuk memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas kelautan dan perikanan setempat dengan persyaratan yang telah ditentukan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto dalam sambutannya memaparkan ada 11.000 nelayan di Kabupaten Kendal termasuk nelayan di Tawang, Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari.
“Keseharian nelayan, akan menjual hasil tangkapannya di TPI, yakni TPI Tawang ini, TPI Sendang Sikucing, TPI Tanggul Malang, TPI Bandengan dan TPI Karangsari. Ke depan TPI akan kita kembangkan, yakni TPI Mbirusari dan TPI Bandengan,” paparnya.
Pemkab Kendal, sambung Bupati Dico, juga menggandeng perbankan agar bisa melaksanakan sistem e-Lelang di TPI agar masyarakat nelayan tidak bingung lagi terkait penjualan ikan hasil tangkapan.
Selain itu, pihaknya juga akan menindaklanjuti terkait keterbatasan kuota BBM bersubsidi, khususnya solar.
“Kami akan menggangdeng Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel), untuk bisa mengelola langsung solar yang akan didistribusikan kepada nelayan.”
Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab dari para nelayan kepada Menteri KKP dan juga kepada Bupati Kendal.
Salah satunya nelayan asal Desa Gempolsewu, Darmanto. Pada kesempatan itu ia menyampaikan jika kelangkaan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) diduga akibat adanya jual beli pihak SPBN setempat dengan para nelayan dari luar Desa Gempolsewu.
“Permasalahan yang sebenarnya, di SPBN, terjadi kecurangan. Jadi dari kabupaten lain itu beli di sini. Padahal nelayan di Gempolsewu saja kekurangan solar, dan jawaban dari petugas SPBN itu yang penting dapat uang, yang penting bayar. Gitu pak jawabannya,” katanya.
Padahal pengurangan BBM solar bersubsidi menurut informasi yang ia peroleh, solar dari Pengapon Semarang yang tadinya 32 truk tangki, kini hanya 17 truk tangki.
“Sudah ada pengurangan kok masih dijual di kabupaten lain. Kalau masih satu kecamatan kami masih tolerir, tapi ini dari kabupaten lain, dari Kabupaten Batang pada beli disini. Untuk itu kepada Bapak Bupati, supaya petugas SPBN itu dikasih tahu. Kalau nelayan di sini saja masih kekurangan, jangan melayani daerah lain,” tandas Darmanto.
Di sisi lain, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi yang turut hadir dalam kegiatan itu menegaskan bahwa dirinya bersama juga turut memantau perkembangan di lingkungan nelayan untuk memastikan kebutuhan BBM bagi nelayan tetap terpenuhi.
“Penyaluran BBM mulai dari kilang hingga tingkat SPBU dan SPB Nelayan kita bantu kelancaran dan pengawasannya. Untuk para pelaku penyalahgunaan BBM sudah ditindak tegas,” ucapnya.
Sedangkan untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, Kabidhumas, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy memberikan keterangan bahwa Polda Jateng memberikan bantuan sosial yang juga menyasar pada komunitas nelayan.
Polda Jateng sudah melakukan pendampingan termasuk Bantuan Tunai Langsung Pedagang Kaki Lima dan Nelayan (BTLPK Nelayan).
“Hari ini disalurkan bantuan untuk nelayan di Kabupaten Kendal. Seluruh polres yang mempunyai satuan Polair juga melakukan hal yang sama. Pemberian bantuan bagi nelayan selalu kita bantu kelancarannya. Sampai April 2022, bantuan BTLPK Nelayan sudah tersalurkan 19.500 di lima Kabupaten yaitu Pati, Pekalongan, Tegal, Kebumen dan Kendal,” tandasnya. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Koran Lingkar)
