PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – DPRD Kota Pekalongan secara resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang dewan setempat pada Jumat, 2 Mei 2025.
Meski disetujui, DPRD tetap menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan ke depan.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa rekomendasi yang disusun bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merupakan bentuk pengawasan legislatif atas kinerja eksekutif.
“Pemerintah Kota Pekalongan kami dorong untuk menyusun kebijakan yang konkret dan realistis, guna mendorong perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel,” ujarnya.
Sejumlah poin penting dalam rekomendasi DPRD Kota Pekalongan meliputi penguatan pelatihan kerja berbasis industri, perluasan lapangan kerja melalui sinergi dengan dunia usaha, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, evaluasi terhadap indikator program yang tidak tercapai pada 2024 juga menjadi sorotan utama.
“Program-program yang tidak mencapai target perlu dikaji efektivitasnya, kualitas jenis kegiatan, hingga besaran anggaran yang dialokasikan. Sebaliknya, program yang telah berhasil wajib dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur,” papar Azmi.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya pengembangan industri kerajinan lokal dan dukungan promosi bagi pelaku UMKM.
Pemkot Pekalongan juga didorong untuk menyusun rencana aksi daerah dalam rangka mengejar insentif fiskal tambahan di tahun 2025 dan 2026.
“Ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan PAD, percepatan pembangunan, penanganan sampah, serta pengembangan infrastruktur yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Azmi.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Untuk itu, kami terbuka terhadap masukan, kritik yang konstruktif, dan tentu rekomendasi DPRD akan menjadi landasan kami untuk melangkah lebih baik,” kata pria yang akrab disapa Mas Aaf.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan di Kota Pekalongan.
“Apa yang sudah kita bangun bersama selama ini, mari kita pelihara dan tingkatkan. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk terus bekerja demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Lingkar Network | Fahri Akbar – Lingkarjateng.id)
