DEMAK, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyalurkan bantuan senilai Rp236.985.411 untuk penanganan dampak banjir di Kabupaten Demak imbas jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Banjir tersebut merendam permukiman dan lahan pertanian serta memaksa ribuan warga mengungsi.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kepada Bupati Demak Eisti’anah. Dana itu bersumber dari sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain BPBD Jateng, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, serta PMI Jateng.
Di tengah penanganan darurat, Luthfi menegaskan bahwa persoalan banjir yang kerap terjadi di Demak memerlukan solusi menyeluruh, bukan sekadar respons saat bencana datang.
“Tidak bisa kita seperti pemadam kebakaran, banjir datang baru ditangani. Ini tidak akan menyelesaikan masalah di Demak,” ujar Luthfi saat rapat terbatas yang digelar di sela peninjauan banjir di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Sabtu, 4 April 2026.
Ia menyebut penanganan banjir harus dilakukan melalui kolaborasi lintas daerah dan instansi. Dalam waktu dekat, Pemprov Jateng akan menggelar rapat bersama para kepala daerah di wilayah eks Karesidenan Semarang dan Pati, serta melibatkan kementerian terkait.
“Kita akan rapat dengan bupati dan wali kota di wilayah Semarang Raya, Pati Raya, termasuk Grobogan, Demak, dan daerah lainnya. Mumpung sebentar lagi masuk musim kemarau, kementerian juga akan kita undang,” katanya.
Menurutnya, rapat tersebut akan membahas persoalan dari hulu hingga hilir Sungai Tuntang yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir di Demak.
Luthfi mengungkapkan berbagai kendala di sepanjang aliran sungai, mulai dari keberadaan tanaman keras hingga permukiman warga di badan sungai.
“Kita bahas mulai dari hulu, permasalahannya seperti apa, baru kemudian ke hilir. Sungai Tuntang itu didalam sungainya ada tanaman keras, jembatan, bahkan ada tanah bersertifikat atau ada kampungnya. Ini kan nggak menyelesaikan masalah, siapapun nggak bisa nyelesain ini kalau nggak rapat secara komprehensif,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya duduk bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Penanganan harus secara komprehensif dan semua pihak duduk bersama,” tegasnya.
Selain itu, Luthfi memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak tetap menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat.
“Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok harus tetap terpenuhi. TNI/Polri dan seluruh pihak terkait juga sudah saya perintahkan untuk mengawal, semuanya harus bahu-membahu,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Demak, Akhmad Sugiharto, menilai persoalan banjir tidak terlepas dari kondisi di wilayah hulu, termasuk infrastruktur pengendali air.
“Menurut saya, salah satu yang harus diperbaiki adalah Bendung Glapan di hulunya,” ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan debit air yang cepat di wilayah atas membuat penanganan di hilir menjadi kurang optimal tanpa pembenahan menyeluruh.
Diketahui, banjir kembali melanda Demak setelah tiga titik tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Guntur jebol pada Jumat, 3 April 2026, hingga menyebabkan genangan luas di kawasan permukiman dan pertanian.
Jurnalis: M. Burhanuddin Aslam
Editor: Rosyid
