SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah mulai menyiapkan program revitalisasi tambak di kawasan pesisir utara Pulau Jawa yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dari total 78.550 hektare tambak menganggur di tiga provinsi tersebut, Jawa Tengah mendapat jatah pengembangan seluas 15.250 hektare.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, mengatakan bahwa tambak yang siap digarap tersebar di 11 kabupaten/kota dengan luas mencapai 3.246 hektare. Kabupaten Brebes menjadi wilayah dengan area terluas yakni 722,8 hektare, disusul oleh Pekalongan, Pati, dan Pemalang.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini. Pak Gubernur juga sudah mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk mendorong program revitalisasi tambak ini,” kata Endi, Minggu, 19 Oktober 2025.
Menurutnya, revitalisasi tambak merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan melalui program ekonomi biru dan pangan biru.
“Melalui program ini, pemerintah berupaya menghidupkan kembali tambak-tambak di kawasan Pantura dengan komoditas unggulan seperti udang vaname, nila salin, kepiting, dan rumput laut,” ungkapnya.
Endi menilai, nila salin menjadi komoditas yang paling adaptif terhadap air payau serta memiliki peluang ekspor yang menjanjikan.
“Fungsinya untuk meningkatkan produktivitas. Kami menargetkan nila salin menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan dari Jateng,” ujarnya.
Gubernur Jateng Dorong KKP Segera Revitalisasi Tambak Pantura
Ia mengingatkan, pada era 1990-an tambak di Pantura sempat menjadi lumbung udang nasional, namun kemudian hancur akibat penyakit spot disease yang menyebar luas karena pengelolaan yang buruk.
“Dulu banyak tambak dikelola asal-asalan, sehingga virus mudah menyebar dan tambak terbengkalai. Program kali ini akan menata pengelolaan dari hulu hingga hilir dengan pendekatan teknologi,” jelasnya.
Pada tahap hulu, pemerintah akan membangun hatchery dan pabrik pakan, sedangkan di hilir akan disiapkan unit pengolahan hasil perikanan. Tahap budidaya pun akan disesuaikan dengan standar Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
Meski kebijakan nasional telah bergulir, Endi menyebut pelaksanaan teknis di Jawa Tengah belum dirinci. Tantangan terbesar saat ini adalah status kepemilikan lahan yang tersebar di masyarakat.
“Kalau di Jawa Barat sebagian lahan merupakan aset Perhutani, namun di Jawa Tengah masih belum jelas. Kami berharap ada kejelasan dari pusat terkait pendanaan dan pola kemitraan agar proyek bisa dimulai pada 2026,” tambahnya.
Sebagai langkah pendukung, DKP juga tengah menyiapkan Kampung Budidaya Tematik di beberapa daerah. Saat ini program Kampung Budidaya Merah Putih telah berjalan di lima daerah dengan anggaran Rp22 miliar. Pihaknya juga ingin Jawa Tengah menjadi penopang pangan nasional, tidak hanya pangan hijau, akan tetapi juga pangan biru.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Sekar S
