JEPARA, Lingkarjateng.id – Guna menjaring aspirasi dari unsur pemangku kepentingan dalam penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2023 bertema: Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, di Gedung Shima, Kamis (20/1).
Forum ini dihadiri oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi, Sekda Jepara Edy Sujatmiko, Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif, Kabid Inovasi dan Teknologi Bappeda Provinsi Jawa Tengah Agung Koenmarjono, dan 64 peserta terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara, Perguruan Tinggi dan Kecamatan.
Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif dalam sambutannya mengatakan, untuk penyusunan awal RKPD 2023 harus melibatkan konsultasi publik dan forum terhadap tujuan sasaran dan program pembangunan daerah, sebagai bagian dalam penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2023.
Pemkab Jepara Usulkan Tambahan 1.015 PPPK
“Dalam rangka penyusunan awal RKPD 2023 harus melibatkan konsultasi publik dan forum,” katanya.
Ia melanjutkan, dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD Kabupaten Jepara, merupakan momen yang baik untuk membedah, menyusun, dan menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan awal RKPD 2023.
“Inilah momen yang baik untuk kita membedah, menyusun, dan menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan awal RKPD tahun 2023,” jelasnya.
Pemkab Jepara Luncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri
Ia menekankan, penyusunan awal RKPD tahun 2023 harus partisipatif, akuntabilitas, serta transparansi, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang betul-betul komprehensif, baik pembangunan manusia dan fisik, yang mengacu pada penguatan sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penyusunannya harus partisipatif, akuntabilitas, serta transparansi, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang betul-betul betul komprehensif, baik pembangunan manusia dan fisik, yang mengacu pada penguatan sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam penyajian data itu, memang harus betul betul apa adanya dan sesuai keuangan daerah,” imbuhnya. Selain itu, ia mengusulkan beberapa hal dalam Musrenbang tersebut di antaranya, upaya menggenjot PAD lewat wacana Perda Inisiatif Tambang Minerba, review rekomendasi oleh pemerintah paripurna, mendorong investor kerja sama 20% dengan UKM lokal, mendorong kenaikan IPM sebesar 29% anggaran pendidikan agar tepat sasaran. Juga meminta anggaran kesehatan dinaikkan dan yang dorong kinerja OPD untuk menaikkan dana insentif daerah (DID). (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)